Terindikasi Bertentangan Dengan Pancasila, Pemerintah Akan Ajukan Pembubaran HTI

10
178
wiranto
Menkopolhukam Jendral (purn) Wiranto.

JAKARTA – Pemerintah akhirnya mengambil keputusan untuk membubarkan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan melarang kegiatan HTI diseluruh wilayah Indonesia.

“Setelah mencermati, melakukan kajian komprehensif maka pemerintah menyimpulkan perlu ambil langkah tegas untuk membubarkan HTI,” kata Wiranto dalam keterangan persnya di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5).

Wiranto yang didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, menyampaikan alasan pemerintah akhirnya mengambil tindakan tegas tersebut.

“Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional,” ungkap Wiranto.

Pemerintah juga menganggap keberadaan organisasi HTI dan aktifitasnya bertentangan dengan UU Ormas.

“HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD negara RI tahun 1945, sebagaimana diatur dalam UU nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakat,” jelas Wiranto.

Selain itu berdasarkan pantauan yang dilakukan pemerintah dan berbagai pengaduan masyarakat, HTI dipandang menimbulkan keresahan di masyarakat, kegiatannya menimbulkan benturan di masyarakat dan membahayakan keutuhan bangsa Indonesia.

Ditegaskan juga oleh Wiranto, bahwa keputusan yang diambil pemerintah bukan karena anti dengan ormas Islam. “Namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Wiranto juga menyampaikan bahwa langkah pemerintah selanjutnya adalah mengajukan pembubaran HTI ke pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Jadi Fair, Pemerintah tidak sewenang-wenang tapi tetap bertumbu pada hukum yang berlaku di Indonesia,” jelas Wiranto.

Sebagaimana diketahui Presiden Jokowi telah memerintahkan Kementerian dan instansi terkait dibawah koordinasi Kemenko polhukam untuk melakukan kajian dan membubarkan ormas yang terindikasi bertentangan dengan Pancasila.

 

EDITOR: Harun S

loading...

10 KOMENTAR

  1. NKRI adalah negara hukum. Tidak mudah untuk membubarkan suatu organisasi termasuk HTI. Membutuhkan proses dan waktu yg lama dalam menjalani di pengadilan.

    HTI bisa menggugat Menko Polhukam dan Mendagri ke pengadilan serta menepos isu dan fitnah yg beredar.

  2. Gak jelas, justru Pemerintah seperti takut pada Ormas yg jelas loyal pada Negeri, tapi malah menjilat pada kelompok Taipan..
    Parah !!!

    Tangkap saja Ahok, Tangkap saja Koruptor BLBI, Tangkap saja PKI, Tangkap saja Penipu rakyat ..

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Endun Abdul Haq

Persyaratan Administrasi Seluruh Cagub/Cawagub Jabar Belum Lengkap

BANDUNG, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menyatakan berkas persyaratan administrasi seluruh pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018-2023...
mui

MUI Sayangkan MK Setarakan Agama dan Kepercayaan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyetarakan agama dan aliran kepercayaan, sebagaimana tertuang dalam putusan MK untuk kolom agama...
Jutaan PCC di Sidoarjo

Tak Ingin Kecolongan Soal Pil PCC, Aparat Desa di Sidoarjo Terbitkan Perdes

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Merasa kecolongan di wilayahnya dipakai sebagai gudang atau tempat penyimpanan jutaan pil Paracetamol Caffeine Carisoprodrol (PCC) oleh pendatang baru, Kepala Desa...

Jiwa Gotong Royong yang Masih Tumbuh Subur

Tempo hari saya tercengang dengan megahnya sebuah masjid di desa Raji,  Demak, Jawa Tengah. Rupanya masjid yang belum selesai di bangun itu sudah menelan...

kebebasan berpikir

Kebebasan dalam Berpikir Hakikat bebas adalah merdeka dari segala hal yang mengikat. Berbicara tentang bebas, kita dapat belajar dari pengalaman komika kenamaan yaitu Ge Pamungkas...
_99517609_gepamungkas_joshuasuherman

Indonesia Darurat Keadilan

Indonesia Darurat Keadilan Salah satu penyebab gagalnya beberapa negara di Afrika di antaranya dalam masalah ketimpangan keadilan, sebut saja di Ethiopia, Zimbabwe dan negara-negara yang...