Terindikasi Bertentangan Dengan Pancasila, Pemerintah Akan Ajukan Pembubaran HTI

10
217
wiranto
Menkopolhukam Jendral (purn) Wiranto.

JAKARTA – Pemerintah akhirnya mengambil keputusan untuk membubarkan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan melarang kegiatan HTI diseluruh wilayah Indonesia.

“Setelah mencermati, melakukan kajian komprehensif maka pemerintah menyimpulkan perlu ambil langkah tegas untuk membubarkan HTI,” kata Wiranto dalam keterangan persnya di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5).

Wiranto yang didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, menyampaikan alasan pemerintah akhirnya mengambil tindakan tegas tersebut.

“Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional,” ungkap Wiranto.

Pemerintah juga menganggap keberadaan organisasi HTI dan aktifitasnya bertentangan dengan UU Ormas.

“HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD negara RI tahun 1945, sebagaimana diatur dalam UU nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakat,” jelas Wiranto.

Selain itu berdasarkan pantauan yang dilakukan pemerintah dan berbagai pengaduan masyarakat, HTI dipandang menimbulkan keresahan di masyarakat, kegiatannya menimbulkan benturan di masyarakat dan membahayakan keutuhan bangsa Indonesia.

Ditegaskan juga oleh Wiranto, bahwa keputusan yang diambil pemerintah bukan karena anti dengan ormas Islam. “Namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Wiranto juga menyampaikan bahwa langkah pemerintah selanjutnya adalah mengajukan pembubaran HTI ke pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Jadi Fair, Pemerintah tidak sewenang-wenang tapi tetap bertumbu pada hukum yang berlaku di Indonesia,” jelas Wiranto.

Sebagaimana diketahui Presiden Jokowi telah memerintahkan Kementerian dan instansi terkait dibawah koordinasi Kemenko polhukam untuk melakukan kajian dan membubarkan ormas yang terindikasi bertentangan dengan Pancasila.

 

EDITOR: Harun S

loading...

10 KOMENTAR

  1. NKRI adalah negara hukum. Tidak mudah untuk membubarkan suatu organisasi termasuk HTI. Membutuhkan proses dan waktu yg lama dalam menjalani di pengadilan.

    HTI bisa menggugat Menko Polhukam dan Mendagri ke pengadilan serta menepos isu dan fitnah yg beredar.

  2. Gak jelas, justru Pemerintah seperti takut pada Ormas yg jelas loyal pada Negeri, tapi malah menjilat pada kelompok Taipan..
    Parah !!!

    Tangkap saja Ahok, Tangkap saja Koruptor BLBI, Tangkap saja PKI, Tangkap saja Penipu rakyat ..

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
Nomor urut paslon

Unair Bantah Dukung Salah Satu Paslon Pilgub Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menegaskan tidak terlibat politik praktis apalagi mendukung salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. "Sekali lagi...

Pemerintah Malaysia Keluarkan Larangan WNA Bekerja Sebagai Juru Masak

KUALA LUMPUR, SERUJI.CO.ID - Pemerintah Malaysia melarang warga negara asing bekerja sebagai juru masak di restoran negara tersebut terhitung mulai 1 Januari 2019. Menteri Sumber Manusia Malaysia...

Kembali Telan Korban, ABK KM Ramos Hilang di Danau Toba

MEDAN, SERUJI.CO.ID - Seorang anak buah kapal KM Ramos Risma Marisi hilang di perairan Danau Toba ketika kapal tersebut mengalami mati mesin pada Jumat (22/6)...
Najib vs Mahathir

Najib Razak Bantah Terlibat Skandal 1MDB, Mahathir Geram

KUALA LUMPUR, SERUJI.CO.ID - Perdana Menteri Malaysia Mahathir mencurahkan cemooh terhadap pendahulunya, Najib Razak, Kamis (21/6), karena menyangkal mengetahui jutaan dolar dari dana negara 1MDB...

Kemensos Pastikan Logistik Cukup untuk Pencarian Korban KM Sinar Bangun

MEDAN, SERUJI.CO.ID -  Kementerian Sosial memastikan ketersediaan logistik untuk pencarian korban tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara. "Kami memastikan bahwa logistik untuk pencarian...