Tegaskan KKB Pemberontak Bukan Kriminal, Ryamizard: Menyerah atau Diselesaikan!

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal (purn) TNI Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa pelaku pembunuhan 31 pekerja di proyek Trans Papua di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, pada Ahad (2/12) lalu, bukanlah kelompok kriminal seperti yang biasa disebut aparat dengan istilah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Mereka itu bukan kelompok kriminal tapi pemberontak,” tegas Ryamizard di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12).

Disampaikan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini alasan ia menyebut kelompok tersebut pemberontak adalah karena keinginan kelompok tersebut memisahkan diri dari Indonesia.

BACA JUGA:  Selain Temukan 16 Jenazah, TNI/Polri Berhasil Temukan 20 Pekerja Yang Selamat

“Ya kan mau memisahkan Papua dari Indonesia. Itu kan memberontak bukan kriminal lagi,” tegasnya,


Disampaikan juga oleh Ryamizard bahwa penanganan kasus tersebut sudah menjadi tugas dari Kementerian yang ia pimpin, sama halnya dengan yang ditugaskan ke TNI yaitu menjaga keutuhan negara.

“Mereka harus ditindak secara tegas. Bagi saya tidak ada negosiasi. Menyerah atau diselesaikan. Itu saja,” tukasnya. (ARif R)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

20 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Potret Pengelolaan BUMN: Prinsip GCG vs Managemen “Koncoisme”

Fenomena pengelolaan BUMN dan BUMD yang tidak mengindahkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG sangat potensial membawa kerugian dan kebangkrutan terhadap perusahaan BUMN dan BUMD yang bersangkutan.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi