Sehari Pasca Pemilu, Jokowi Tandatangani Perpres Kenaikan Gaji Kompolnas Hampir 2 Kali Lipat

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi menaikkan hingga hampir dua kali lipat penghasilan atau gaji dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Kenaikan penghasilan Kompolnas tersebut tertuang lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), yang ditandatangani Presiden pada 18 April 2019, sehari pasca Pemilu 2019 yang jatuh tanggal 17 April.

Dijelaskan dalam Perpres tersebut, kenaikan dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan kinerja bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Kompolnas.

Di Dalam pasal 2 Perpres tersebut tercantum besaran hak keuangan, yang naik hampir dua kali lipat dari yang diatur di Perpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), yang dibayarkan setiap bulan.

“a. Ketua, sebesar 25.000.000; b. Wakil Ketua, sebesar Rp23.500.000; c. Sekretaris, sebesar Rp22.000.000; dan d. Anggota, sebesar Rp22.000.000,” bunyi pasal 2 Perpres Nomor 20 Tahun 2019 tersebut.

Jika merujuk ke Perpres Nomor 5 Tahun 2008 yang dikeluarkan semasa Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyoho (SBY), Ketua dan Wakil Ketua Kompolnas memperoleh honorarium sebesar 14.37.000, sementara Sekretaris dan anggota memperoleh Rp12.000.000 setiap bulan.

Dengan keluarnya Perpres Nomor 20 Tahun 2019 ini, maka sesuai pasal 6, Perpres Nomor 5 Tahun 2008 tidak lagi berlaku.

Besaran penghasilan baru Kompolnas ini mulai diterima sejak April 2019, sesuai dengan mulai berlakunya Perpres sejak ditanrangani dan disahkan berlaku sejak diundangkan pada 18 April 2019 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER