Segera Wujudkan Janji Kampanye, Ini Yang Akan Dilakukan Gubernur Khofifah

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Khofifah usai dilantik sebagai Gubernur Jawa Timur mengatakan ingin segera memenuhi janji-janji kampanye yang telah ia sampaikan saat Pemilihan Gubernus Jatim 2018 lalu.

Diantara hal yang ingin segera ia wujudkan adalah menyatukan layanan pengaduan masyarakat.

“Kami berharap layanan dapat disatukan menjadi CETAR;┬ácepat tanggap dan responsif, apakah terkait dengan PIRT (Produksi Industri Rumah Tangga), sertifikasi lahan, layanan kesehatan,” kata Khofifah di Istana Negara,┬áRabu (13/2).

Khofifah Ingin Segera Angkat Seluruh PTT Pendidikan

Khofifah Indar Parawansa saat acara majelis dzikir Haul ke-23 KH. Abdul Wahab Turcham, Sabtu (7/4/2018). (foto:Luhur/SERUJI)

Selain soal layanan pengaduan masyarakat, Khofifah juga ingin segera mewujudkan janjinya untuk mengangkat 21.700 pegawai tidak tetap di sektor pendidika. Ditargetkan dapat diangkat seluruhnya berdasarkan APBD 2019.

“Ini sebagai hasil koordinasi yang baik antara saya dengan Pak Emil dan Pakde Karwo, kita sisir janji kampanye semua dan kita urai dalam RAPBD,” katanya.

Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan Jadi Target Utama Gubernur Khofifah

Khofifah dilantik
Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak secara resmi dilantik sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Jatim 2019-2024 oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/2/2019). (foto:istimewa).

Khofifah juga mengungkapkan, percepatan penurunan tingkat kemiskinan Jawa Timur, khususnya di pedesaan akan dijadikan sasaran utama selama pemerintahannya.

“Termasuk percepatan penurunan kemiskinan lebih signifikan karena kemiskinan yang akut di pedesaan antara lain karena beban lansia yang miskin di pedesaan. Kami ingin intervensi keluarga lansia melalui PKH (Program Keluarga Harapan) plus dan jadi bagian 33 hari pertama,” kata dia.

Program lain menurut Khofifah adalah adopsi sungai Brantas karena ada 1,2 juta popok bayi di Jawa Timur setiap harinya dibuang ke sungai.

“Ada 2,9 juta diapers bayi yang dipakai tiap hari di Jawa Timur dan 1,2 juta di antaranya dibuang ke sungai. Saya ingin mengajak sukarelawan dan CSR perusahaan agar menyediakan truk atau tronton. Ada di 99 jembatan untuk bisa juga bersih-bersih sungai, jadi adopsi sungai bersih melalui program bersih Sungai Brantas dalam program 99 hari,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.