MK Prioritaskan Perkara Sengketa Pilpres 2019

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) melalui juru bicaranya Fajar Laksono menyatakan pihaknya akan menjadikan perkara sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sebagai prioritas untuk segera diselesaikan.

“Kami akan mendahulukan perkara sengketa hasil Pilpres, karena berdasarkan Undang Undang, perkara ini harus selesai dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak teregistrasi, sementara Pileg adalah 30 hari kerja,” ujar Fajar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (21/5).

Meskipun masa pengajuan permohonan antara Pilpres dan Pileg berhimpitan, namun masa sidang hingga pembacaan putusan untuk perkara sengketa Pilpres didahulukan.

“Sidang pendahuluan akan digelar pada 14 Juni dan pada 28 Juni sudah pengucapan putusan,” ujar Fajar.

Lebih lanjut meskipun penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU dimajukan menjadi Selasa (21/5) pukul 01.46 WIB, hal tersebut dikatakan Fajar tidak banyak merubah jadwal proses penyelesaian sengketa Pemilu.

“MK hanya menyesuaikan saja, karena KPU main di rentang waktu maka di rentang waktu itu juga MK harus siap, selain itu jadwal kami masih berada dalam rentang waktu itu,” kata Fajar.

Perubahan jadwal dikatakan Fajar hanya terjadi pada fase pendaftaran atau pengajuan sengketa saja. Sementara untuk proses registrasi hingga putusan masih tetap sama sesuai dengan yang sudah diumumkan oleh MK.

“Perbedaan pengajuan permohonannya ada pada waktu, bila Pileg tiga kali 24 jam maka Pilpres itu hitungannya tiga hari setelahnya,” ujar Fajar.

Artinya batas waktu terakhir pendaftaran untuk sengketa Pileg adalah 3 × 24 jam sejak Selasa (21/5) pukul 01.46 WIB, yaitu Jumat (24/5) pukul 01.46 WIB.

Sementara untuk Pilpres diajukan tiga hari setelah penetapan sebagaimana bunyi UU Pemilu, sehingga pendaftaran untuk sengketa Pilpres baru dapat dilakukan pada Rabu (22/5).

“Maka tiga hari setelah penetapan jatuh pada Jumat (24/5) dan batas waktu pendaftaran sengketa Pilpres adalah pukul 24.00 WIB hari itu,” pungkas Fajar.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER