Mendagri: Semua KTP-el Rusak Harus Dibakar Paling Lambat 20 Desember

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menargetkan semua Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) yang rusak dan tidak sah harus dimusnahkan dengan cara dibakar paling lambat pada 20 Desember 2018.

“Sejak 13 Desember lalu, saya telah menginstruksikan ke seluruh jajaran hingga tingkat kota dan kabupaten untuk membakar semua KTP-el rusak dan tidak sah hingga satu minggu ke depan,” kata Tjahjo, seperti dilansir dari Antara, Ahad (16/12).

Menurut Tjahjo, penertiban KTP-el ini sebenarnya sudah diperketat sejak Juli 2018.

“Enam bulan lalu, kami instruksikan KTP-el yang kedaluarsa dan invalid atau salah ketik atau apapun harus segera dipotong. Tapi dalam perkembangannya belum semua daerah memotong,” ungkapnya.

Kelalaian tersebut, katanya, kemudian dimanfaatkan sejumlah pihak untuk berlaku curang.

“Itu oknum yang sengaja tidak bertanggungjawab. Gak mungkin tercecer sendiri, pasti ada aktivitas dari oknum yang sengaja,” ungkap politikus PDI Perjuangan ini.

Dengan terus berulangnya kasus penyebaran KTP-el secara ilegal, ia kemudian memutuskan untuk mengambil tindakan tegas, yakni memusnahkan seluruh KTP-el dengan cara dibakar.

“Dengan dibakarnya semua ini, kalau masih ada KTP-el tercecer akan kami usut, dan ada sanksi pidananya,” kata Tjahjo.

Terkait pembakaran KTP-el rusak dan invalid, Tjahjo mengaku akan mengawasi jajarannya dengan seksama agar instruksinya dilaksanakan secara bertanggungjawab.

“Kalau mau menyidak di 514 kota dan kabupaten kan cukup berat. Jadi kami akan minta sampel tiap-tiap provinsi, kami telepon seluruh gudang KTP-el di seluruh indonesia secara acak untuk memastikan,” tuturnya.

Menurutnya, walaupun KTP-el yang tercecer itu tidak berlaku lagi dan tidak mengganggu sistem, tapi hal itu bisa menimbulkan polemik dan opini. Apalagi di tahun politik.

“Jadi, ini tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. (Ant/SU05)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bisa Terima Capres Yang “Ikut” Perayaan Natal, Kenapa Keberatan Jika Hadiah Lomba dari Denny JA?

Karena sifat lomba ini yang sedemikian terbuka, tentu pihak-pihak yang mendukung wacana "NKRI Bersyariah" ini dapat juga menulis pemikirannya dan ikut serta dalam lomba ini. Apalagi jelas-jelas topik yang dilombakan ini adalah MENGUPAS esai yang ditulis Denny JA. Apakah mengupas dalam koteks setuju dengan tesis Denny JA, maupun tidak bersepakat dengannya.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.