Masuki Masa Tenang, KPI Ingatkan Lembaga Penyiaran Ikuti Aturan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Memasuki hari masa tenang Pemilu 2019, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengingatkan seluruh lembaga penyiaran untuk mematuhi Surat Edaran No.1 tahun 2019 yang telah dikeluarkan KPI terkait Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum 2019 di Lembaga Penyiaran khususnya aturan pada saat masa tenang kampanye selama tiga hari mulai 14 -16 April 2019.

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis menyampaikan, aturan pada masa tenang Pemilu tersebut meliputi larangan lembaga penyiaran menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri peserta Pemilu.

“Dan atau dalam bentuk lain yang mengarah pada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu,” kata Yuliandre Darwis dalam keterangan tertulis yang diterima SERUJI, Ahad (14/3).

KPI juga melarang lembaga penyiaran untuk menyiarkan kembali debat terbuka peserta pemilu, kegiatan kampanye peserta pemilu, hasil jajak pendapat tentang peserta pemilu dan tidak menyiarkan iklan yang dibuat atau diperankan oleh peserta dan/atau pelaksana kampanye pemilu.


“Kami berharap seluruh lembaga penyiaran mematuhi aturan ini agar kondisi dan suasana damai di masyarakat pada saat masa tenang tidak terganggu. Mari kita memberi ruang untuk masyarakat untuk berpikir dengan tenang dan menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing tanpa tekanan dan pengaruh dari manapun,” kata Darwis.

KPI juga mengingatkan seluruh lembaga penyiaran untuk mentaati aturan pada saat Hari Pemungutan Suara. Seluruh aturan tersebut wajib diikuti lembaga penyiaran yang diatur pada poin C.2 di surat edaran yang dikeluarkan KPI.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Kasus Korupsi Jasmas, Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Ini Dijebloskan ke Rutan Medaeng

Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Partai Gerindra, Darmawan (Aden) usai diperiksa sebagai saksi terkait aliran dana Jasmas senilai Rp4,9 miliar yang bermasalah tersebut, Selasa (16/7) langsung ditahan penyidik Kejari Tanjung Perak.

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Wow, Utang Pemerintah Kembali Naik Capai Rp4.570 Triliun, Beginilah Posturnya

Jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada akhir Desember 2018 yang berjumlah Rp3.995,25 triliun, utang pemerintah pusat ini mengalami kenaikan sebesar 14,39% atau sebesar Rp574,92 triliun.

Tetap Bolehkan Berswafoto, Begini Klarifikasi Garuda Soal Edaran Larangan Berfoto di Pesawat

Dalam klarifikasi tersebut juga disampaikan bahwa penumpang tetap dapat melakukan pengambilan gambar untuk kepentingan pribadi. "Misalnya melakukan swaphoto selama tidak mengganggu kenyamanan atau merugikan penumpang lain," jelas Rosan.

Klarifikasi Larangan Berfoto Dalam Pesawat, Garuda: Itu Edaran Internal Belum Final

Perusahaan penerbangan nasional, Garuda Indonesia mengklarifikasi beredarnya surat larangan mengambil foto di dalam kabin pesawat selama penerbangan di seluruh pesawat Garuda, yang suratnya sempat viral di media sosial.

Inilah Sebab Prabowo Digugat Mulan Jameela dan Belasan Kader Gerindra

Baru saja kalah dalam gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), dan ditolak permohonannya dalam penetapan hasil Pilpres di Mahkamah Agung (MA), kali ini Calon Presiden yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto harus menghadapi gugatan dari belasan calon anggota legislatif (Caleg) yang juga kader Partainya sendiri.

Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Prabowo: Kami Siap Membantu Jika Diperlukan

Prabowo juga menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintahan Jokowi bila diperlukan untuk kepentingan rakyat. “Menjadi Presiden itu mengabdi. Masalah yang dihapi besar, kami siap membantu kalau diperlukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.

Jokowi-Prabowo Bertemu, Berakhirlah Era Cebong-Kampret

Akhirnya Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi bertemu dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan bersejarah itu terjadi di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (13/7) pukul 10.00 WIB.

Tenggat Waktu Habis, Satgas Bentukan Kapolri Gagal Ungkap Kasus Novel Baswedan

Satuan Tugas (Satgas) untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang dibentuk Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian, dinilai gagal menjalankan tugasnya hingga batas waktu yang ditentukan, yakni 6 bulan setelah dilantik.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Wow, Utang Pemerintah Kembali Naik Capai Rp4.570 Triliun, Beginilah Posturnya

Jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada akhir Desember 2018 yang berjumlah Rp3.995,25 triliun, utang pemerintah pusat ini mengalami kenaikan sebesar 14,39% atau sebesar Rp574,92 triliun.

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.