JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Polemik baru muncul di tengah kehebohan Telegram Siaga 1 TNI yang mengguncang publik. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak secara tegas membantah keberadaan surat telegram Panglima TNI yang memerintahkan seluruh jajaran TNI masuk status Siaga 1.

Namun di saat yang nyaris bersamaan, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah justru telah lebih dulu mengonfirmasi keberadaan telegram tersebut kepada sejumlah media nasional. Dua pernyataan yang saling bertolak belakang dari pejabat dalam satu institusi yang sama ini memunculkan tanda tanya besar: apa yang sebenarnya terjadi di internal TNI?

Telegram bernomor TR/283/2026 yang ditandatangani Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026 itu sebelumnya telah beredar luas di media sosial dan dikutip oleh Republika, Kompas.com, SindoNews, Bisnis.com, ANTARA, hingga TVOne News.

Dokumen itu memuat tujuh instruksi operasional kepada seluruh jajaran TNI untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak konflik di Timur Tengah — dan tegas menyatakan: “Telegram ini merupakan perintah.”

❌ KSAD: “Tidak Ada”

Ketika dikonfirmasi wartawan terkait ramainya pemberitaan soal Telegram Siaga 1, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak memberikan jawaban singkat namun mengejutkan. Menurut laporan Kumparan, Maruli menyatakan tidak ada surat telegram Panglima TNI mengenai hal tersebut.

Pernyataan KSAD ini cukup mengejutkan karena telegram TR/283/2026 itu secara eksplisit ditujukan kepada KSAD sebagai salah satu penerima utama — bersama KSAL, KSAU, Kasum TNI, dan seluruh jajaran komando TNI.

Jika bantahan KSAD itu benar, maka ada dua kemungkinan: pertama, telegram tersebut adalah dokumen palsu yang diproduksi pihak tertentu; atau kedua, KSAD belum menerima atau tidak merasa terikat oleh telegram tersebut karena alasan prosedural.

Namun tidak satu pun dari kedua kemungkinan ini yang dijelaskan lebih lanjut oleh Maruli dalam konfirmasinya.

✅ Kapuspen TNI: Sudah Konfirmasi ke Media

Berbeda 180 derajat dengan KSAD, Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah justru telah secara resmi membenarkan keberadaan telegram TR/283/2026 saat dikonfirmasi Kompas.com pada Sabtu (7/3/2026) malam.

Aulia tidak hanya membenarkan keberadaannya, tetapi juga memberikan penjelasan substantif mengenai konteks dan dasar hukumnya. Pernyataan serupa juga disampaikan Aulia kepada Republika dan Bisnis.com pada hari yang sama.

Kapuspen TNI menegaskan bahwa kesiapsiagaan TNI merupakan amanat Undang-Undang TNI untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman terhadap keutuhan negara. Aulia juga menyebut bahwa apel dan pemeriksaan kesiapan pasukan akan terus digencarkan sebagai bagian dari implementasi siaga operasional ini.

Namun catatan penting muncul dari laporan ANTARA: saat kantor berita negara itu kembali meminta konfirmasi langsung tentang kebenaran status Siaga 1, Aulia tidak memberikan jawaban. Ini menunjukkan bahwa sekalipun Kapuspen telah mengonfirmasi, terdapat kehati-hatian luar biasa dalam memverifikasi secara eksplisit frasa “Siaga 1” sebagai status resmi yang sedang berlaku.

🔍 Kontradiksi yang Tidak Biasa

Dalam struktur komando TNI, Kapuspen TNI berada di bawah Mabes TNI — setingkat lebih tinggi dari matra (AD, AL, AU). Sementara KSAD adalah komandan matra darat. Secara hierarkis, konfirmasi dari Kapuspen Mabes TNI memiliki bobot yang lebih luas secara kelembagaan dibanding pernyataan KSAD yang hanya mewakili matra darat.

Namun di sisi lain, KSAD adalah salah satu penerima langsung telegram tersebut — sehingga bantahannya tidak bisa diabaikan begitu saja.

Kontradiksi semacam ini tidak lazim terjadi secara terbuka di institusi militer yang terkenal dengan budaya komando yang ketat dan terpusat. Pengamat menilai kemungkinan ada dua skenario: telegram itu asli dan beredar secara resmi namun KSAD enggan mengonfirmasi karena sifatnya yang rahasia; atau dokumen yang beredar adalah hasil fabrikasi yang sangat rapi sehingga bahkan Kapuspen sempat terkecoh.

Hingga berita ini diturunkan, Mabes TNI belum mengeluarkan klarifikasi resmi tertulis yang menjernihkan pertentangan dua pernyataan ini.