Kapolri Dituntun Sanksi Anggota Polisi Yang Sebar Hoaks Mobil Ambulan Bawa Batu


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Nasional Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) Agung Nugroho meminta Kapolri Jendral Tito Karnivian memberikan sanksi terhadap anggotanya di Polda Metro Jaya terkait tuduhan 5 ambulan PMI dan satu ambulans Puskesmas Pademangan milik Dinkes DKI membawa batu saat kericuhan di Gerbang Tol Pejompongan pada Kamis (26/9) dini hari.

Meski polisi sudah mengaku salah, tapi menurut Agung, tindakan penyampaian informasi oleh kepolisian terkait ambulan dinkes pensuplai batu dan bensin termasuk kategori kabar hoaks dan patut diduga melanggar UU ITE.

“Sebaiknya kapolri konsisten dalam penegakan hukum dalam memerangi kabar hoax dan pelanggaran UU ITE” ujar Agung Nugroho dalam keterangan tertulis yang diterima SERUJI di Jakarta, Jumat (27/9).

Masih menurut Agung, penegakan keadilan juga harus dijalankan oleh kepolisian dalam pelaksanaan UU ITE.

“Jangan kalau pelakunya warga biasa langsung ditangkap dan tetap diproses secara hukum meski pelakunya sudah meminta maaf. Sementara jika pelakunya anggota kepolisian langsung clear setelah minta maaf,” ujarnya.

Apalagi kabar tersebut menjadi viral di masyarakat dan membuat dinkes DKI khususnya Gubernur Anies Baswedan mendapat bully-an di media sosial.

Selain itu, Agung Nugroho juga meminta kapolri untuk mengusut dan menindak anggotanya yang diduga sudah melakukan penyerangan dan pengerusakan terhadap mobil ambulan dan penyerangan kepada petugas medis, pada saat unjuk rasa berlangsung bentrok di depan DPR RI.

“Penyerangan terhadap ambulan dan petugas medis bisa masuk dalam kategori tindakan brutal. Karena ambulan dan petugas media wajib dilindungi keberadaannya di dalam situasi konflik yang sedang terjadi” papar Agung biasa dia dipanggil.

Agung menambahkan bahwa dalam UU No. 1 Tahun 2018 tentang kepalangmerahan telah mengatur bahwa tenaga medis dan palang merah dilindungi undang undang.

“Bila ada konflik terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, konflik bersenjata, tenaga medis dan PMI wajib menolong dan wajib dilindungi dalam melaksanakan tugasnya” tegas Agung.

Demikian pula dengan konvensi Jenewa pada pasal 11, pasal 24-27, pasal 36, dan pasal 37 jelas disebutkan petugas kesehatan harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan, Agung menjelaskan di akhir siaran persnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.
close