Menurut Suhariyanto, masih terdapat tiga dari sebelas variabel yang berkategori buruk pada tahun 2018. Di antaranya variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan (54,28), peran DPRD (58,92), dan peran birokrasi pemerintah daerah (55,74).
Sementara itu, sejak tahun 2009 hingga 2018, tingkat demokrasi di Indonesia bersifat dinamis dan fluktuatif. Pada periode tahun 2009-2013, angka IDI berfluktuasi di kisaran angka 60. Sementara pada 2014-2018 angka IDI berada di kisaran angka 70 yang tergolong dalam kategori sedang.
“Hal tersebut menunjukkan telah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tingkat demokrasi tingkat demokrasi lima tahun yang lalu. Walaupun IDI tingkat nasional masih kategori sedang,” tukasnya.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sendiri merupakan indikator komposit (tunggal) yang mampu menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan lintas kementerian dan sejumlah pakar untuk menyusun data tahunan ini.
