Indeks Demokrasi Indonesia Naik, Namun Aspek Kebebasan Sipil dan Hak Politik Turun

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sepanjang tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 72,39 poin dibanding tahun 2017 yang berada pada 72,11 poin, naik 0,28 poin.

“IDI tahun 2018 mencapai angka 72,39. Ini meningkat bila dibandingkan tahun 2017 yang persentasenya adalah 72,11 poin,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto dalam pemaparan data IDI tahun 2018 di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (29/7).

Peningkatan nilai IDI ini, ungkap Suhariyanto, tidak terjadi di semua aspek yang diukur. Pada aspek Kebebasan Sipil terjadi penuruan dibanding tahun 2017 dari 78,75 menjadi 78,46 poin (turun 0,29 poin).

Juga pada aspek Hak-hak Politik yang turun dari 66,63 menjadi 65,79 poin. Yang mengalami kenaikan aspek Lembaga Demokrasi yang meningkat dari 72,49 poin menjadi 75,25.

“Ketiga aspek ini trennya berbeda setiap tahunnya. Dan tahun ini yang meningkat adalah pada aspek Lembaga Demokrasi yang semula 72,49 menjadi 75,25,” tutur Suhariyanto.

Selain ketiga aspek tersebut, imbuhnya, angka dalam IDI didapat melalui sebelas variabel, seperti kebebasan berkumpul dan berserikat, peran partai politik, hingga partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Potret Pengelolaan BUMN: Prinsip GCG vs Managemen “Koncoisme”

Fenomena pengelolaan BUMN dan BUMD yang tidak mengindahkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG sangat potensial membawa kerugian dan kebangkrutan terhadap perusahaan BUMN dan BUMD yang bersangkutan.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Lima Macam Riba Yang Diharamkam

Kemcer Di Curug Cipeteuy

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.