Indeks Demokrasi Indonesia Naik, Namun Aspek Kebebasan Sipil dan Hak Politik Turun

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sepanjang tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 72,39 poin dibanding tahun 2017 yang berada pada 72,11 poin, naik 0,28 poin.

“IDI tahun 2018 mencapai angka 72,39. Ini meningkat bila dibandingkan tahun 2017 yang persentasenya adalah 72,11 poin,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto dalam pemaparan data IDI tahun 2018 di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (29/7).

Peningkatan nilai IDI ini, ungkap Suhariyanto, tidak terjadi di semua aspek yang diukur. Pada aspek Kebebasan Sipil terjadi penuruan dibanding tahun 2017 dari 78,75 menjadi 78,46 poin (turun 0,29 poin).

Juga pada aspek Hak-hak Politik yang turun dari 66,63 menjadi 65,79 poin. Yang mengalami kenaikan aspek Lembaga Demokrasi yang meningkat dari 72,49 poin menjadi 75,25.

“Ketiga aspek ini trennya berbeda setiap tahunnya. Dan tahun ini yang meningkat adalah pada aspek Lembaga Demokrasi yang semula 72,49 menjadi 75,25,” tutur Suhariyanto.

Selain ketiga aspek tersebut, imbuhnya, angka dalam IDI didapat melalui sebelas variabel, seperti kebebasan berkumpul dan berserikat, peran partai politik, hingga partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.
close