Indeks Demokrasi Indonesia Naik, Namun Aspek Kebebasan Sipil dan Hak Politik Turun


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sepanjang tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 72,39 poin dibanding tahun 2017 yang berada pada 72,11 poin, naik 0,28 poin.

“IDI tahun 2018 mencapai angka 72,39. Ini meningkat bila dibandingkan tahun 2017 yang persentasenya adalah 72,11 poin,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto dalam pemaparan data IDI tahun 2018 di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (29/7).

Peningkatan nilai IDI ini, ungkap Suhariyanto, tidak terjadi di semua aspek yang diukur. Pada aspek Kebebasan Sipil terjadi penuruan dibanding tahun 2017 dari 78,75 menjadi 78,46 poin (turun 0,29 poin).

Juga pada aspek Hak-hak Politik yang turun dari 66,63 menjadi 65,79 poin. Yang mengalami kenaikan aspek Lembaga Demokrasi yang meningkat dari 72,49 poin menjadi 75,25.

“Ketiga aspek ini trennya berbeda setiap tahunnya. Dan tahun ini yang meningkat adalah pada aspek Lembaga Demokrasi yang semula 72,49 menjadi 75,25,” tutur Suhariyanto.

Selain ketiga aspek tersebut, imbuhnya, angka dalam IDI didapat melalui sebelas variabel, seperti kebebasan berkumpul dan berserikat, peran partai politik, hingga partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

close