Hingga Sabtu, Jumlah Petugas KPPS Yang Meninggal Mencapai 272 Orang

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Jumlah petugas Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia bertambah, sehingga total menjadi 272 orang di seluruh Indonesia pasca pencoblosan pada Rabu (17/4) yang lalu.

Hal itu disampaikan Komisioner KPU, Evi Novida Ginting dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (27/4).

Informasi yang dikumpulkan KPU hingga Sabtu (27/4) pukul 18.00 WIB, ungkap Evi, selain jumlah yang meninggal telah mencapai 272 orang, juga yang sakit dan saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit berjumlah 1.878 orang.

“Total petugas yang meninggal dan sakit mencapai 2.150 orang,”  ujarnya.

BACA JUGA:  Dituding Terkait Asia Sentinel, Moeldoko Minta Demokrat Jangan Baper

Disampaikan Evi, peningkatan jumlah petugas yang meninggal tersebut dari yang sebelumnya dilaporkan pada Jumat (26/4) berjumlah 207 orang, karena adanya data baru yang masuk yang sebelumnya belum dilaporkan.

Hingga saat ini, kata Evi, KPU masih terus menunggu laporan dari berbagai wilayah, yang proses penghitungan suara dan tahapan pemilu sedang berlangsung.

“Kan semua sedang sibuk menjalankan tahapan. Tentu prinsipnya menunggu laporan,” jelasnya.

Terkait santunan yang akan diberikan pada keluarga KPPS yang meninggal, Evi menyampaikan bahwa saat ini KPU masih menunggu besarannya yang akan ditetapkan Kementerian Keuangan.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi