Dua Kapal Asing Lakukan Ilegal Fishing Diamankan di Perairan Belawan

MEDAN, SERUJI.CO.ID – KRI Karel Satsuit Tubun (KST) berhasil mengamankan dua unit kapal asing tanpa bendera yang melakukan penangkapan ikan ilegal di Perairan Indonesia, Selasa (17/10) sore. Dari kapal tersebut, petugas turut mengamankan 8 orang ABK berkewaarganegaraan asing serta muatan ikan campuran sebanyak 2 ton.

Komandan Gugus Tempur Laut Armada Barat (Danguspurlabar) Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah SE menyebutkan dua unit kapal yang diamankan yakni Kapal PKFB 1190 dan Kapal PSF 2493 (U). Kedua kapal ini diamankan tepatnya pada kordinat 05 10 46 U – 099 01 49 T Perairan Laut Utara Belawan.

“Dari Kapal PKFB 1190 diamankan 6 orang ABK, yakni satu orang berkewarganegaraan Thailand serta 5 orang berkewarganegaraan Kamboja. Sedangkan dari Kapal PSF 2493 (U) yang belum memuat hasil tangkapan diamankan 2 orang ABK berkewarganegaraan Thailand,” jelas Danguspurlabar.

Para ABK dari kapal asing yang melakukan ilegal fishing di Perairan Belawan, Selasa (17/10/2017) (foto:Mica/Seruji)

Danguspurlabar menambahkan Kapal PKFB 1190 dan Kapal PSF 2493 (U) ini telah melanggar batas wilayah dan melaksanakan ilegal fishing melewati Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) Indonesia. Di mana zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai tersebut negara mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya.

“Pada Operasi Samakta Udaya 2017 di Perairan Selat Malaka itu, penangkapan berawal saat KRI KST-356 bernomor lambung 356 yang dikomandani oleh Kolonel Laut (P) Nanan Isnandar melihat secara visual rombongan kapal penangkap ikan asing tersebut. Namun hanya dua unit kapal yang sudah melewati garis ZEE Indonesia,” ucapnya.

Kemudian, KRI melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap kedua kapal itu. Ternyata dua kapal tersebut tidak memiliki dokumen berlayar di sekitar ZEE dan dokumen penangkapan ikan yang sah. Maka dilakukan penangkapan dan pemeriksaan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, dua kapal asing ini dikawal menuju Lantamal I.

“Dan saat ini telah diamanakan di Dermaga Mako Lantamal I guna diproses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Para pelaku disangka melanggar Pasal 93 ayat 85 Jo Pasal 104 Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp20 Miliar,” bebernya. (Mica/Hrn)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Negeri Bohong

Orang-Orang Merdeka

Sejak media menjadi industri, informasi dan berita harus tunduk pada kepentingan pemilik modal, dan erubahlan wartawan hanya sebagai alat produksi semata

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER