JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan adanya subsidi BBM untuk daerah 3 T (tertinggal, terdepan dan terluar). Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan PT Pertamina (Persero) di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Gedung Nusantara I Lantai I, Jakarta, Selasa (6/6).
Anggota dewan dari Fraksi Gerindra Harry Poernomo akan mengusulkan dalam pembahasan asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 mengenai adanya nomenklatur subsidi khusus untuk BBM di daerah 3 T.
“Saya berharap Pertamina siap. Saya akan bicara dengan Menteri ESDM,” ujarnya.
Harry berpadangan bahwa hal tersebut dilakukannya karena konsekuensi finansial BBM satu harga yang ditanggung Pertamina di daerah 3 T tidak main-main.
“Untuk menghemat biaya investasi Pertamina, dalam membangun outlet daerah-daerah 3 T, libatkan saja potensi daerah sesuai prinsip-prinsip akuntabilitas. Ada dua keuntungan sekaligus. Pertamina bisa menghemat investasi, daerah bisa ikut berperan sehingga punya tanggung jawab,” imbuhnya.
Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik menyebutkan bahwa pihaknya akan terus senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah terkait rencana BBM satu harga di 154 daerah 3T.
“Di tahun ketiga penerapan BBM satu harga, Pertamina menanggung biaya distribusi sebesar Rp 5 triliun per tahun,” ungkapnya.
Direktur Pemasaran Pertamina Iskandar menambahkan bahwa Pertamina menanggung biaya distribusi BBM satu harga di Papua mencapai Rp 400 miliar per tahun.
“Volume BBM satu harga untuk daerah 3 T bisa mencapai sekitar 7-8% dari volume BBM nasional,” imbuhnya.
Sementara itu Satya Widya Yudha dari fraksi Golkar menambahkan bahwa Kementeran ESDM sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial bahwa subsidi produk akan dialihkan ke subsidi langsung. Terkait perkembangan BBM satu harga, pihaknya akan mengkaji hal itu dengan prinsip tersebut.
Selain BBM satu harga, rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB dan berakhir pukul 19.00 WIB tersebut juga membahas tema lain, yaitu progress Refinery Development Master Plan (RDMP) dan New Grass Root Refinery (NGRR), penyelesaian pembebasan tanah Pertamina di daerah, optimalisasi lapangan wilayah kerja hulu Pertamina, komitmen Pertamina menghadirkan energi terbarukan dan peranan Pertamina Foundation serta subsidi LPG 3 kg.
Selain Massa dan Iskandar, seluruh direksi Pertamina hadir pada pertemuan tersebut, yaitu Direktur Hulu Syamsu Alam, Direktur Gas Yenni Andayani, Direktur Pengolahan Toharso, Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Rachmad Hardadi, Direktur Keuangan dan Strategi Perusahaan Arief Budiman dan Direktur SDM, TI dan Umum Dwi Wahyu Daryoto. (Shalahuddin/Iwn)
