JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengakui Kementerian BUMN telah mencopot Said Didu dari kursi komisaris PT Bukit Asam Tbk (PTBA), pada Jumat (28/12) lalu, Ia mengatakan keputusan diambil karena Said dianggap tidak sejalan lagi dengan Kementerian BUMN selaku pemilik saham Dwi Warna.

Hal ini disampaikan Rini Soemarno menyikapi kontroversi yang berkembang di masyarakat terkait pemecatan Said Didu, yang dikenal sebagai tokoh yang kritis pada pemerintah.

“Seorang anggota Dewan Komisaris itu mewakili pemegang saham. Karena itu pemikirannya harus sejalan dengan pemegang saham. Tapi, bicara dan langkah Pak Said Didu tidak mewakili pemegang saham,” ungkap Rini di kantornya, Jakarta, Senin (31/12)

Menurut Rini, harusnya Said bisa menjaga dan mengawasi kerja direksi dalam menjalankan operasional perusahaan untuk menjalankan kepentingan-kepentingan pemegang saham.

Baca juga: Dinilai Tak Sejalan Dengan Pemerintah, Said Didu Dicopot dari Komisaris Bukit Asam

“Tujuannya kan perusahaan harus semakin baik, juga cara berkomunikasi dengan masyarakat. Pemikiran tentang perusahaan seperti apa, komunikasi ke publik seperti apa,” jelasnya.

Sebelumnya, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), pada Jumat (28/12) lalu, menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang salah satu agendanya adalah melakukan perombakan jajaran komisaris.

Dua orang komisaris dicopot dari perusahaan plat merah tersebut, diantaranya Said dan Didu Johan O Silalahi

Said Didu melalui akun twitternya mengatakan pencopotan dirinya dilakukan karena dianggap tidak sejalan lagi dengan Kementerian BUMN.

Sesuai keputusan RUPSLB PTBA hari ini saya diberhentikan sbg Komisaris PTBA dengan alasan saya sudah TIDAK SEJALAN dg pemegang saham Dwi Warna (Menteri BUMN).

— Muhammad Said Didu (@saididu) December 28, 2018

Bukan hanya itu saja, dalam beberapa kicauan di akun twitternya Said juga mengatakan sikapnya yang tak sejalan dengan Menteri BUMN dilakukan karena ia tak mau menjadi penjilat.

Mohon pak Deputi @KemenBUMN pak @abe_ptm menanyakan ke Bu Menteri apa yg dimaksud tdk sejalan. Ini pertama kali ada alasan penggantian krn alasan tdk sejalan. Saya tdk mungkin dipaksa harus sejalan semua dg yg dilalukan Bu Menteri. Alasan ini akan menghasilkan pjbt penjilat https://t.co/pWNlV2iZvm

— Muhammad Said Didu (@saididu) December 29, 2018

(SU05)