Copot Said Didu Sebagai Komisaris PTBA, Begini Alasan Menteri Rini

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengakui Kementerian BUMN telah mencopot Said Didu dari kursi komisaris PT Bukit Asam Tbk (PTBA), pada Jumat (28/12) lalu, Ia mengatakan keputusan diambil karena Said dianggap tidak sejalan lagi dengan Kementerian BUMN selaku pemilik saham Dwi Warna.

Hal ini disampaikan Rini Soemarno menyikapi kontroversi yang berkembang di masyarakat terkait pemecatan Said Didu, yang dikenal sebagai tokoh yang kritis pada pemerintah.

“Seorang anggota Dewan Komisaris itu mewakili pemegang saham. Karena itu pemikirannya harus sejalan dengan pemegang saham. Tapi, bicara dan langkah Pak Said Didu tidak mewakili pemegang saham,” ungkap Rini di kantornya, Jakarta, Senin (31/12)

Menurut Rini, harusnya Said bisa menjaga dan mengawasi kerja direksi dalam menjalankan operasional perusahaan untuk menjalankan kepentingan-kepentingan pemegang saham.

Baca juga: Dinilai Tak Sejalan Dengan Pemerintah, Said Didu Dicopot dari Komisaris Bukit Asam

“Tujuannya kan perusahaan harus semakin baik, juga cara berkomunikasi dengan masyarakat. Pemikiran tentang perusahaan seperti apa, komunikasi ke publik seperti apa,” jelasnya.

Sebelumnya, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), pada Jumat (28/12) lalu, menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang salah satu agendanya adalah melakukan perombakan jajaran komisaris.

Dua orang komisaris dicopot dari perusahaan plat merah tersebut, diantaranya Said dan Didu Johan O Silalahi

Said Didu melalui akun twitternya mengatakan pencopotan dirinya dilakukan karena dianggap tidak sejalan lagi dengan Kementerian BUMN.

Bukan hanya itu saja, dalam beberapa kicauan di akun twitternya Said juga mengatakan sikapnya yang tak sejalan dengan Menteri BUMN dilakukan karena ia tak mau menjadi penjilat.

(SU05)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Buruh, Rumah dan Kejahatan Negara

Kementerian kesehatan merilis 6771 KK buang air besar sembarangan di Bekasi. Menjijikkan tentunya. Namun, disebelah kota Bekasi, Kerawang, Luhut Binsar Pandjaitan telah melakukan "topping off" perumahan dan kawasan bisnis Meikarta, dengan nilai projek 20 miliar dolar AS, atau sekitar Rp300 Triliun

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Kemcer Di Curug Cipeteuy