Buruh Indonesia Tolak TKA Cina Unskilled

Jakarta – Ratusan massa dari berbagai elemen buruh berujjuk rasa di depan Istana Negara. Senin (6/2). Diantara tuntutan yang diajukan dalam unjuk rasa tersebut adalah menolak tenaga kerja asing dari Cina yang tidak memiliki ketrampilan (TKA Cina unskilled).

Masa berkumpul sejak pukul 08.30 yang diawali kedatangan sekitar 50 orang dari Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di depan Patung Kuda Indosat. Mulai pukul 10.25 jumlah masa terus bertambah menjadi sekitar 250 orang, termasuk 100 orang masa aksi dari elemen yang mengatasnamakan Serikat Pekerja Hero Supermaket (SPHS).

Sepuluh menit kemudian jumlah ini bertambah banyak hingga ada yang memperkirakan hampir menccapai angka 1.000 orang.

Pengunjuk rasa membawa spanduk yang bertuliskan berbagai tuntutan. Beberapa tuntutan yang disampaikan adalah menolak upah murah, menolak TKA Cina unskilled, meminta pemerintah menurunkan harga barang termasuk menolak kenaikan tarif dasar listrik, BBM, BPKB dan STNK.

Dari aspek perundang-undangan, mereka juga meminta judicial review PP No. 78/2015 sekaligus menuntut pencabutannya, menolak revisi UU No. 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, serta menolak surat edaran dari Menteri Dalam Negeri terkait penerapan RPP pengupahan di setiap daerah.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan aksi nasional tersebut diadakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun FSMPI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) ke-18 dan Sosialisasi Isu Perjuangan Buruh Indonesia di Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, sekaligus Konggres ke-4 KSPI tahun 2017.

Dua hari silam, Said mengungkapkan, ‎puluhan ribu buruh merasakan ancaman banyaknya TKA Cina ilegal ketika lapangan pekerjaan makin sempit dan daya beli buruh menurun akibat upah murah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. “Bayangkan upah buruh tahun 2017 ini hanya naik $10 – $20 per bulan, seharga satu kebab di Eropa, sedangkan TKA Tiongkok Ilegal ada yang dibayar Rp 10 juta per bulan,” ujarnya.

Tercatat ada 20 elemen buruh yang tergabung unjuk rasa hari ini. Selain dari DPP FSPMI, juga terdata buruh dari SPN (Serikat Pekerja Nasional), FGSBM (Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri), dan belasan elemen lainnya termasuk Serikat Pekerja Hero Supermarket dan Gerakan Buruh Indonesia (GBI).

EDITOR: IWAN Y

6 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER