Bantah Isu Tolak Bantuan Relawan Asing di Sulteng, Begini Penjelasan BNPB

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan kebijakan mengenai bantuan dan relawan asing di Sulawesi Tengah bukan untuk mencegah bantuan dan relawan masuk ke Sulawesi Tengah.

“Kebijakan tersebut untuk memastikan mereka mengutamakan koordinasi dengan tim atau badan di Indonesia yang memimpin proses penyelamatan dan upaya pemulihan,” kata Sutopo dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (11/10).

Sutopo mengatakan pemerintah meminta bantuan dari pemerintah asing dikoordinasikan dengan tim nasional untuk penyelamatan dan pemulihan melalui Kementerian Luar Negeri, dan bantuan dari lembaga swadaya masyarakat internasional melalui Palang Merah Indonesia (PMI) atau mitra mereka di Indonesia.

Semua bantuan termasuk relawan asing seharusnya baru dapat masuk setelah dikoordinasikan dan disetujui sehingga tujuan peran dan fungsi bantuan tersebut jelas peruntukannya.

“Upaya pemulihan sangat penting untuk dikoordinasikan dengan baik. Pemerintah tidak ingin menerima bantuan yang sebenarnya ketersedian dan kapasitasnya di lapangan sudah memadai atau tidak mendapat bantuan yang sebenarnya masih dibutuhkan,” tuturnya.

Pekerja atau relawan asing diminta melakukan koordinasi dan mendapat persetujuan sebelum memasuki Sulawesi Tengah agar maksud baik mereka tidak malah mengganggu proses penyelamatan dan pemulihan.

Sebelumnya, beredar di media sosial sebuah video yang menggambarkan ditolaknya kehadiran relawan asing untuk membantu penanganan pascagempa dan tsunami di Kota Palu, Sulawesi Tengah. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.