💥 3 WNI Hilang di Selat Hormuz yang Membara
Di tengah gelombang apel siaga yang meratai Nusantara, berita paling menohok datang dari Selat Hormuz. Pada Jumat malam, 5 Maret 2026 — atau dini hari 6 Maret waktu setempat — kapal tugboat Mussafah 2 berbendera Uni Emirat Arab meledak dan tenggelam di perairan antara UEA dan Oman. Di atas kapal itu, terdapat tujuh awak dari Indonesia, India, dan Filipina. Tiga WNI dilaporkan hilang.
Duta Besar RI untuk UEA Judha Nugraha mengonfirmasi kepada Tempo: dari tujuh awak kapal, empat di antaranya WNI. Satu WNI ditemukan selamat. Tiga WNI lainnya masih hilang dan dalam operasi pencarian.
Plt Direktur Perlindungan WNI Kemlu Heni Hamidah mengatakan berdasarkan keterangan saksi mata, Mussafah 2 mengalami ledakan yang menyebabkan kapal terbakar sebelum tenggelam. “Hingga saat ini, otoritas di UEA dan Oman masih melakukan penyelidikan terkait penyebab insiden ini,” kata Heni dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/3/2026).
Insiden ini bukan kebetulan waktunya. Selat Hormuz telah berubah menjadi ladang pertempuran sejak 28 Februari 2026. Per 6 Maret 2026, lalu lintas di selat itu dilaporkan turun hingga 94 persen. Lebih dari 200 kapal tanker minyak dan LNG terdampar di luar selat, tak berani melintasi perairan yang dijaga IRGC dengan rudal dan drone.
IRGC secara terbuka memperingatkan akan menghancurkan setiap kapal yang melintasi selat secara ilegal — dan sudah membuktikannya dengan menenggelamkan sebuah tanker. Kemlu RI bahkan tengah mengintensifkan dialog dengan Teheran untuk memastikan keselamatan dua kapal tanker Pertamina yang tertahan di kawasan tersebut.
Selat Hormuz bukan hanya tragedi kemanusiaan bagi tiga WNI yang hilang itu. Ini adalah alarm bagi Indonesia yang mengimpor sekitar 50 persen kebutuhan minyaknya dari kawasan yang kini membara.
Harga minyak Brent per 6 Maret 2026 telah naik lebih dari 21 persen dalam seminggu. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai penutupan Selat Hormuz berpotensi menekan nilai tukar rupiah secara signifikan. Presiden Prabowo bahkan memanggil Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Istana untuk membahas ketahanan energi nasional.
✊ Demo di Kawasan Monas: Mahasiswa Desak Indonesia Keluar dari Board of Peace
Pada Sabtu, 7 Maret 2026 — hari yang sama ketika Kabais mengonfirmasi Siaga 1 — kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, menjadi lautan massa. Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dan berbagai kelompok lain menggelar aksi besar bertajuk “Ramadan Melawan: Dukung Perjuangan Revolusioner Rakyat Palestina dan Timur Tengah.”
Aksi ini adalah klimaks dari serangkaian demonstrasi yang dimulai Jumat, 6 Maret di Kompleks DPR/MPR dan Patung Kuda Arjuna Wijaya. Di Monas, koalisi yang dipimpin dosen HI FISIP UI Shofwan Al Banna Choiruzzad menyampaikan empat tuntutan utama: pertama, mendesak pemerintah dan DPR meninjau ulang keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) — bahkan menuntut RI keluar jika terbukti tidak mendukung kemerdekaan Palestina.
Kedua, menolak pengiriman pasukan TNI ke Gaza dalam kerangka mandat BoP selama berkaitan dengan misi demiliterisasi; ketiga, mengecam serangan militer AS dan Israel terhadap Iran sebagai pelanggaran hukum internasional; dan keempat, mendesak evaluasi perjanjian dagang Indonesia-AS yang dianggap timpang.
BEM SI dalam pernyataan sikapnya menilai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Para demonstran hadir dari berbagai universitas mulai dari Universitas Indonesia hingga Universitas Sumatera Utara.
Dewan Profesor Universitas Padjadjaran (Unpad) juga menyuarakan hal serupa — meminta pemerintah bersikap tegas dan konsisten terhadap prinsip bebas aktif sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
“Serangan terhadap suatu negara berdaulat merupakan eskalasi ekstrem yang melanggar hukum internasional,” demikian pernyataan Dewan Profesor Unpad yang dikutip Tempo.
Ironi situasi ini tak bisa lebih nyata: di satu sisi, TNI dalam status Siaga 1 mengamankan objek vital dan kedutaan besar di DKI Jakarta — termasuk kawasan sekitar Monas — sementara di sisi lain, ribuan warga sipil berkumpul di Monas itu sendiri untuk mempertanyakan arah kebijakan luar negeri bangsa. Dua ekspresi kewarganegaraan yang sama sahnya, berlangsung di radius yang sama, di hari yang sama.
Aksi di Monas berlangsung tertib dengan pengamanan ketat aparat. Tidak ada insiden yang dilaporkan, membuktikan bahwa Siaga 1 — sebagaimana dijelaskan dalam kerangka hukumnya — tidak membatasi hak sipil warga negara untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat.
