Ahmad Dhani Tidak Hadir, Persidangan Atas Dirinya di PN Jaksel Terpaksa Ditunda

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Persidangan dengan terdakwa musisi Ahmad Dhani yang dijadwalkan hari ini, Senin (1/10) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) terpaksa ditunda hingga satu pekan kedepan.

Hal itu disampaikan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Sarwoto, usai persidangan yang ditunda tersebut.

“Mestinya mendengar keterangan saksi,” kata Sarwoto di PN Jaksel, Senin (1/10).

Sidang yang seharusnya diagendakan untuk memeriksa Ahmad Dhadi dan saksi tersebut terkait dengan kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Ahmad Dhani.

Sarwoto mengatakan, sidang ditunda karena saksi dan Ahmad Dhani yang sekaligus terdakwa berhalangan hadir.

“Keduanya (terdakwa dan saksi) tidak hadir, sehingga sidang pun ditunda,” tegas Sarwoto.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Ahmad Dhani, Hendarsam Marantoko mengatakan kliennya terpaksa aben menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena harus mengunjungi Surabaya.

“Dhani-nya hari ini tidak bisa datang, dia ke Surabaya, kemungkinan ada kerjaan,” kata Hendarsam saat dihubungi di Jakarta, Senin (1/10).

Saat ditanya mengenai agenda Ahmad Dhani ke Surabaya, Hendarsam mengaku ia tidak tahu pasti.

“Tidak tahu ya (soal agenda), tetapi ada kerjaan kata beliau. Mungkin akan sekalian (kalau ada panggilan dari Polda Jawa Timur),” terang Hendarsam.

Untuk diketahui, selain menghadapi dakwaan di PN Jaksel tersebut, Ahmad Dhani juga dilaporkan oleh Koalisi Elemen Bela NKRI ke Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim, terkait pernyataan musisi tersebut terhadap banser yang dianggap memuat ujaran kebencian.

Sementara terkait persidangan di PN Jakarta Selatan, sebelumnya, Ahmad Dhani dilaporkan oleh Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia, Jack Boyd Lapian ke Polda Metro Jaya pada 2017 terkait beberapa cuitannya yang dianggap menyebarkan kebencian terhadap Ahok.

Atas perbuatan tersebut, Jaksa mendakwa Ahmad Dhani telah melanggar Pasal 45A Ayat 2 juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan hukuman enam tahun penjara. (SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close