Ahmad Dhani Tidak Hadir, Persidangan Atas Dirinya di PN Jaksel Terpaksa Ditunda

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Persidangan dengan terdakwa musisi Ahmad Dhani yang dijadwalkan hari ini, Senin (1/10) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) terpaksa ditunda hingga satu pekan kedepan.

Hal itu disampaikan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Sarwoto, usai persidangan yang ditunda tersebut.

“Mestinya mendengar keterangan saksi,” kata Sarwoto di PN Jaksel, Senin (1/10).

Sidang yang seharusnya diagendakan untuk memeriksa Ahmad Dhadi dan saksi tersebut terkait dengan kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Ahmad Dhani.

Sarwoto mengatakan, sidang ditunda karena saksi dan Ahmad Dhani yang sekaligus terdakwa berhalangan hadir.

“Keduanya (terdakwa dan saksi) tidak hadir, sehingga sidang pun ditunda,” tegas Sarwoto.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Ahmad Dhani, Hendarsam Marantoko mengatakan kliennya terpaksa aben menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena harus mengunjungi Surabaya.

“Dhani-nya hari ini tidak bisa datang, dia ke Surabaya, kemungkinan ada kerjaan,” kata Hendarsam saat dihubungi di Jakarta, Senin (1/10).

Saat ditanya mengenai agenda Ahmad Dhani ke Surabaya, Hendarsam mengaku ia tidak tahu pasti.

“Tidak tahu ya (soal agenda), tetapi ada kerjaan kata beliau. Mungkin akan sekalian (kalau ada panggilan dari Polda Jawa Timur),” terang Hendarsam.

Untuk diketahui, selain menghadapi dakwaan di PN Jaksel tersebut, Ahmad Dhani juga dilaporkan oleh Koalisi Elemen Bela NKRI ke Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim, terkait pernyataan musisi tersebut terhadap banser yang dianggap memuat ujaran kebencian.

Sementara terkait persidangan di PN Jakarta Selatan, sebelumnya, Ahmad Dhani dilaporkan oleh Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia, Jack Boyd Lapian ke Polda Metro Jaya pada 2017 terkait beberapa cuitannya yang dianggap menyebarkan kebencian terhadap Ahok.

Atas perbuatan tersebut, Jaksa mendakwa Ahmad Dhani telah melanggar Pasal 45A Ayat 2 juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan hukuman enam tahun penjara. (SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER