Ahmad Dhani Tidak Hadir, Persidangan Atas Dirinya di PN Jaksel Terpaksa Ditunda

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Persidangan dengan terdakwa musisi Ahmad Dhani yang dijadwalkan hari ini, Senin (1/10) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) terpaksa ditunda hingga satu pekan kedepan.

Hal itu disampaikan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Sarwoto, usai persidangan yang ditunda tersebut.

“Mestinya mendengar keterangan saksi,” kata Sarwoto di PN Jaksel, Senin (1/10).

Sidang yang seharusnya diagendakan untuk memeriksa Ahmad Dhadi dan saksi tersebut terkait dengan kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Ahmad Dhani.

Sarwoto mengatakan, sidang ditunda karena saksi dan Ahmad Dhani yang sekaligus terdakwa berhalangan hadir.

“Keduanya (terdakwa dan saksi) tidak hadir, sehingga sidang pun ditunda,” tegas Sarwoto.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Ahmad Dhani, Hendarsam Marantoko mengatakan kliennya terpaksa aben menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena harus mengunjungi Surabaya.

“Dhani-nya hari ini tidak bisa datang, dia ke Surabaya, kemungkinan ada kerjaan,” kata Hendarsam saat dihubungi di Jakarta, Senin (1/10).

Saat ditanya mengenai agenda Ahmad Dhani ke Surabaya, Hendarsam mengaku ia tidak tahu pasti.

“Tidak tahu ya (soal agenda), tetapi ada kerjaan kata beliau. Mungkin akan sekalian (kalau ada panggilan dari Polda Jawa Timur),” terang Hendarsam.

Untuk diketahui, selain menghadapi dakwaan di PN Jaksel tersebut, Ahmad Dhani juga dilaporkan oleh Koalisi Elemen Bela NKRI ke Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim, terkait pernyataan musisi tersebut terhadap banser yang dianggap memuat ujaran kebencian.

Sementara terkait persidangan di PN Jakarta Selatan, sebelumnya, Ahmad Dhani dilaporkan oleh Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia, Jack Boyd Lapian ke Polda Metro Jaya pada 2017 terkait beberapa cuitannya yang dianggap menyebarkan kebencian terhadap Ahok.

Atas perbuatan tersebut, Jaksa mendakwa Ahmad Dhani telah melanggar Pasal 45A Ayat 2 juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan hukuman enam tahun penjara. (SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER