Mediator Kesehatan Diharapkan Mampu Memediasi Perselisihan di Bidang Kesehatan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Universitas Hang Tuah (UHT) Surabaya bersama Jimly School of Law and Goverment berupaya mengembangkan profesi mediator kesehatan.

“Ini dinilai penting sebagai upaya memediasi masalah hukum dibidang kesehatan, dengan adanya lembaga mediasi, persoalan medis tidak perlu lagi pendekatan hukum,” ujar pendiri Jimly School of Law and Goverment, Prof Jimly Asshiddiqie, di Surabaya, Sabtu (24/2).

Sejauh ini, Jimly menilai masih banyak permasalahan yang kerap terjadi antara konsumen dengan dokter dan konsumen dengan pihak rumah sakit, sehingga diperlukan mediator kesehatan.

“Kalau ada persoalan seputar kesehatan dibawa ke ranah hukum nantinya akan melebar ke mana-mana. Apalagi tuntutannya menang kalah. Hal itu bisa mengganggu fungsi-fungsi kesehatan dan mengganggu RS. Lebih baik mediasi agar tidak panjang masalahnya,” terang Jimly.

BACA JUGA:  Guru Tewas Dianiaya Murid, Praktisi Pendidikan: Utamakan Perlindungan Guru

Sementara itu, menurut Jimly, keberadaan kode etik kedokteran belum sepenuhnya membantu menyelesaikan masalah.

“Padahal ada malpraktik di mana-mana. Kode etik ditegakkan dokter melalui mekanisme internal yang cenderung melindungi. Sehingga etika kedokteran tidak berfungsi dengan baik,” jelasnya.

Dekan Fakultas Hukum UHT, Dr Qomariyah menambahkan dengan terjalinnya kerja sama itu, dia berharap mahasiswa Magister Hukum kesehatan bisa menjadi mediator kesehatan yang baik.

“Di akademik ada Sertifikat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). SKPI itu akan ditambahkan dengan sertifikat dari diklat-diklat yang lain,” jelas Qomariyah. (Devan/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Lima Ide Outfit Kondangan Padu Padan Celana dan Atasan

Ide outfit kondangan memakai celana ini bisa jadi andalan bagi anda yang anti ribet.