Akhirnya, PPDB SMA di Jatim Diputuskan Kembali ke Sistem Lama Mengacu Nilai UN

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Dinas Pendidikan Surabaya akhirnya memutuskan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA di Jawa Timur mengacu kepada nilai Ujian Nasional (UN), sebagaimana sistem PPDB tahun-tahun sebelumnya.

Hal itu tegaskan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Saiful Rachman terkait apakah Jawa Timur akan menerapkan sistem zonasi seperti yang diatur di Permendikbud nomor 51 tahun 2018, yang memperhitungkan jarak rumah sebagai penilaian diterima di SMA.

Keputusan tersebut diambil, kata Saiful, setelah menyerap aspirasi dari masyarakat yang meminta agar PPDB di Jatim tetap memperhitungan nilai UN peserta didik dan tidak dibatasi hanya zonasi.

“Jadi lima persen jalur prestasi, lima persen perpindahan orang tua (mutasi), lalu 20 persen jalur warga miskin. Ini semua offline. Di antara 20 persen itu, ada lima persen kuota untuk putra-putri buruh yang tidak mampu. Sisanya, 70 persen itu zonasi, online. Siswa harus fight secara online dengan standar nilai UN,” tegas Saiful, dikutip dari suarasurabaya, Kamis (2/5).

Kebijakan yang diambil Provinsi Jatim tersebut, jelas Saiful, tetap mengacu pada Permendikbud 51 tahun 2018 dan surat edaran (SE) bersama Mendikbud dengan Mendagri nomor 420/2973/SJ tentang PPDB, namun tetap menjadikan nilai UN sebagai pertimbangan dalam PPDB.

Artinya, siswa yang mendaftar bukan melalui jalur prestasi, bukan merupakan bagian dari program mitra warga (tidak mampu), dan juga bukan karena orangtuanya pindah domisili, akan bersaing dalam PPDB ini berdasar nilai UN, tidak lagi berdasarkan jarak, dan tidak hanya terpaku di zonanya saja.

“Bisa. Sangat bisa. Siswa sangat bisa memilih sekolah di luar zona,” jelasnya.

Terkait dengan perbedaan kebijakan yang diambil dengan permendikbut dan SE Bersama, Saiful menilai bahwa Permendikbud dan SE tersebut sulit untuk diterapkan keseluruhan, apalagi Jatim sudah sejak tiga tahun ini menerapkan sistem zonasi yang tetap mempertimbangkan nilai UN.

“Kalau 90 persen dalam zona itu sangat menyulitkan karena kurang ada pemerataan pada anak-anak kita yang mampu, yang pengen mendapatkan fasilitas yang baik. Kecuali kalau fasilitas sekolah kita (SMA di Jawa Timur) sudah bagus semua, saya kira zona itu bisa dilakukan,” tuturnya.

Terkait dengan adanya saksi bagi sekolah yang tidak menerapkan PPDB sesuai Permendikbud tersebut, berupa tidak masuknya sekolah ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan tidak adanya fasilitas bantuan pemerintah (Bantuan Operasional Sekolah/BOS), disampikan Saiful akan dikomunikasi Gubernur dengan Kemendikbud.

“Soal sanksi, Bu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) sudah mau mengomunikasikan dengan Pak Mendikbud soal sanksi ini. Yang namanya setiap aturan pasti ada sanksi, tapi sanksi harus memperhitungkan kondisi dan situasi. Percuma kalau kami terapkan tapi didemo terus, kan, ya, enggak jalan,” tukasnya,

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

Dari Plot Pembunuhan Menuju Monarkhi Konstitusional di Arab Saudia

Aneka media luar dan dalam negeri dengan telanjang menggambarkannya. Tim 15 orang memutilasi, memotong korban ketika korban masih hidup. Suara melengking korban kesakitan yang luar biasa terdengar dan terekam.

Sambut Konferwil AMSI Jatim, Begini Pesan Kapolda Jawa Timur

"Saya terima kasih teman-teman dari AMSI, mudah-mudahan bisa mengawal suplai berita kepada masyarakat dalam koridor jurnalistik yang tetap menjaga objektifitas. Saya senang sekali bisa audiensi dan bersilaturahmi," kata Irjen Fadil di Mapolda Jatim

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

PR Mendikbud Nadiem: Jadikan Mapel Sejarah Penguat Pendidikan Karakter

Setelah sempat menjadi polemik panas, informasi yang yang menyebutkan mata pelajaran (mapel) Sejarah akan dihapus dari kurikulum sekolah sudah diklarifikasi langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim

Bahagia itu Tidak Bersyarat

Bahagia adalah kata yang tidak asing bagi kita semua. Bahagia merupakan impian semua orang yang hidup di dunia ini. Bahkan tidak hanya di dunia, di Akhirat pun kita mendambakannya. Setiap waktu kita berdoa untuk meraih kebahagian ini, sayang kita tidak pernah belajar bagaimana mencari, menggapai, menemukan kebahagiaan itu.

Diabetes Melitus: Mengingkari Diagnosis Dapat Berakibat Fatal

Bermacam reaksi pasien ketika pertama kali diberitahu bahwa mereka menderita diabetes melitus. Ada pasien yang dapat memerima dengan tenang, memahaminya, ada juga yang kecewa, stress, tidak percaya, marah, tidak menerimanya, atau bahkan mengingkarinya.

Innalillahi, Indonesia Kembali Berduka Mantan Mendiknas Prof Malik Fadjar Wafat

Indonesia kembali kehilangan putra  terbaiknya, hari ini, Senin (7/9), dengan wafatnya Prof Abdul Malik Fadjar, mantan Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004).

TERPOPULER