Akhirnya, PPDB SMA di Jatim Diputuskan Kembali ke Sistem Lama Mengacu Nilai UN

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Dinas Pendidikan Surabaya akhirnya memutuskan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA di Jawa Timur mengacu kepada nilai Ujian Nasional (UN), sebagaimana sistem PPDB tahun-tahun sebelumnya.

Hal itu tegaskan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Saiful Rachman terkait apakah Jawa Timur akan menerapkan sistem zonasi seperti yang diatur di Permendikbud nomor 51 tahun 2018, yang memperhitungkan jarak rumah sebagai penilaian diterima di SMA.

Keputusan tersebut diambil, kata Saiful, setelah menyerap aspirasi dari masyarakat yang meminta agar PPDB di Jatim tetap memperhitungan nilai UN peserta didik dan tidak dibatasi hanya zonasi.

“Jadi lima persen jalur prestasi, lima persen perpindahan orang tua (mutasi), lalu 20 persen jalur warga miskin. Ini semua offline. Di antara 20 persen itu, ada lima persen kuota untuk putra-putri buruh yang tidak mampu. Sisanya, 70 persen itu zonasi, online. Siswa harus fight secara online dengan standar nilai UN,” tegas Saiful, dikutip dari suarasurabaya, Kamis (2/5).


Kebijakan yang diambil Provinsi Jatim tersebut, jelas Saiful, tetap mengacu pada Permendikbud 51 tahun 2018 dan surat edaran (SE) bersama Mendikbud dengan Mendagri nomor 420/2973/SJ tentang PPDB, namun tetap menjadikan nilai UN sebagai pertimbangan dalam PPDB.

Artinya, siswa yang mendaftar bukan melalui jalur prestasi, bukan merupakan bagian dari program mitra warga (tidak mampu), dan juga bukan karena orangtuanya pindah domisili, akan bersaing dalam PPDB ini berdasar nilai UN, tidak lagi berdasarkan jarak, dan tidak hanya terpaku di zonanya saja.

BACA JUGA:  Perbaikan Akta Kelahiran Meningkat Saat PPDB 2018

“Bisa. Sangat bisa. Siswa sangat bisa memilih sekolah di luar zona,” jelasnya.

Terkait dengan perbedaan kebijakan yang diambil dengan permendikbut dan SE Bersama, Saiful menilai bahwa Permendikbud dan SE tersebut sulit untuk diterapkan keseluruhan, apalagi Jatim sudah sejak tiga tahun ini menerapkan sistem zonasi yang tetap mempertimbangkan nilai UN.

“Kalau 90 persen dalam zona itu sangat menyulitkan karena kurang ada pemerataan pada anak-anak kita yang mampu, yang pengen mendapatkan fasilitas yang baik. Kecuali kalau fasilitas sekolah kita (SMA di Jawa Timur) sudah bagus semua, saya kira zona itu bisa dilakukan,” tuturnya.

Terkait dengan adanya saksi bagi sekolah yang tidak menerapkan PPDB sesuai Permendikbud tersebut, berupa tidak masuknya sekolah ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan tidak adanya fasilitas bantuan pemerintah (Bantuan Operasional Sekolah/BOS), disampikan Saiful akan dikomunikasi Gubernur dengan Kemendikbud.

“Soal sanksi, Bu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) sudah mau mengomunikasikan dengan Pak Mendikbud soal sanksi ini. Yang namanya setiap aturan pasti ada sanksi, tapi sanksi harus memperhitungkan kondisi dan situasi. Percuma kalau kami terapkan tapi didemo terus, kan, ya, enggak jalan,” tukasnya,

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Kasih Sayang Yang Menyembuhkan

Kasih sayang adalah sebuah kekuatan penyembuhan. Inilah diantaranya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi