Akhirnya, PPDB SMA di Jatim Diputuskan Kembali ke Sistem Lama Mengacu Nilai UN

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Dinas Pendidikan Surabaya akhirnya memutuskan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA di Jawa Timur mengacu kepada nilai Ujian Nasional (UN), sebagaimana sistem PPDB tahun-tahun sebelumnya.

Hal itu tegaskan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Saiful Rachman terkait apakah Jawa Timur akan menerapkan sistem zonasi seperti yang diatur di Permendikbud nomor 51 tahun 2018, yang memperhitungkan jarak rumah sebagai penilaian diterima di SMA.

Keputusan tersebut diambil, kata Saiful, setelah menyerap aspirasi dari masyarakat yang meminta agar PPDB di Jatim tetap memperhitungan nilai UN peserta didik dan tidak dibatasi hanya zonasi.

“Jadi lima persen jalur prestasi, lima persen perpindahan orang tua (mutasi), lalu 20 persen jalur warga miskin. Ini semua offline. Di antara 20 persen itu, ada lima persen kuota untuk putra-putri buruh yang tidak mampu. Sisanya, 70 persen itu zonasi, online. Siswa harus fight secara online dengan standar nilai UN,” tegas Saiful, dikutip dari suarasurabaya, Kamis (2/5).

Kebijakan yang diambil Provinsi Jatim tersebut, jelas Saiful, tetap mengacu pada Permendikbud 51 tahun 2018 dan surat edaran (SE) bersama Mendikbud dengan Mendagri nomor 420/2973/SJ tentang PPDB, namun tetap menjadikan nilai UN sebagai pertimbangan dalam PPDB.

Artinya, siswa yang mendaftar bukan melalui jalur prestasi, bukan merupakan bagian dari program mitra warga (tidak mampu), dan juga bukan karena orangtuanya pindah domisili, akan bersaing dalam PPDB ini berdasar nilai UN, tidak lagi berdasarkan jarak, dan tidak hanya terpaku di zonanya saja.

“Bisa. Sangat bisa. Siswa sangat bisa memilih sekolah di luar zona,” jelasnya.

Terkait dengan perbedaan kebijakan yang diambil dengan permendikbut dan SE Bersama, Saiful menilai bahwa Permendikbud dan SE tersebut sulit untuk diterapkan keseluruhan, apalagi Jatim sudah sejak tiga tahun ini menerapkan sistem zonasi yang tetap mempertimbangkan nilai UN.

“Kalau 90 persen dalam zona itu sangat menyulitkan karena kurang ada pemerataan pada anak-anak kita yang mampu, yang pengen mendapatkan fasilitas yang baik. Kecuali kalau fasilitas sekolah kita (SMA di Jawa Timur) sudah bagus semua, saya kira zona itu bisa dilakukan,” tuturnya.

Terkait dengan adanya saksi bagi sekolah yang tidak menerapkan PPDB sesuai Permendikbud tersebut, berupa tidak masuknya sekolah ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan tidak adanya fasilitas bantuan pemerintah (Bantuan Operasional Sekolah/BOS), disampikan Saiful akan dikomunikasi Gubernur dengan Kemendikbud.

“Soal sanksi, Bu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) sudah mau mengomunikasikan dengan Pak Mendikbud soal sanksi ini. Yang namanya setiap aturan pasti ada sanksi, tapi sanksi harus memperhitungkan kondisi dan situasi. Percuma kalau kami terapkan tapi didemo terus, kan, ya, enggak jalan,” tukasnya,

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close