Tidak heran jika perilaku kader-kader Parpol akan cenderung korup. Dalam catatan kami bahwa sepanjang 2017 sudah ada 7 kepala daerah lebih dan puluhan anggota Dewan (DPR/DPRD) yang terciduk KPK karena terlibat korupsi. Inilah titik nadir praktek korupsi yang terus diproduksi lembaga politik _ DPR dan Parpol. Tidak heran jika DPR dan Partai politik menjadi pilar praktek korupsi.
Subsidi dana Parpol melalui PP tersebut merupakan amanah UU No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Namun keberadaannya belum berfungsi secara optimal dalam melakukan pendidikan politik sehingga berpengaruh terhadap munculnya gerakan de-parpolisasi.
Sekali lagi adalah tidak ada transparansi dan buruknya tata kelola di internal parpol juga telah memberikan kontribusi terhadap terjadinya korupsi. Selama ini belum ada pemberitaan laporan keuangan parpol yang dipublikasi kepada publik.
Maka dengan penerapan transparansi maka sumber-sumber keuangan Partai Politik mulai dari yang kecil hingga yang besar, dari sumber gelap dan terang akan bisa terkontrol dan dapat ditelusuri sehingga public trust dengan sendirinya akan terjadi.
Maka tanggungjawab parpol yang sudah mendapatkan kenaikan dana parpol sebesar Rp.1000 per suara adalah dengan melakukan laporan ke public tentang kinerja dan tentunya tata kelola keuangan partai secara transparan, akuntabel dan periodic. Jika Parpol tidak menjalankan fungsi-fungsinya maka, rakyat akan melakukan punishment pada Pemilu 2019.
Sekali lagi, jika tak ada penataan ulang sistem politik yang sangat liberal, sarat korupsi, maka subsidi untuk Parpol tersebut tidak lebih dari legalisasi perampokan terhadap anggaran negara, tak lebih dari upaya para politisi perampok menggunakan uang negara untuk meraih jabatan politik, lalu dengan jabatan tersebut mereka kembali merampok.
(ARif R/Hrn)
