MENU

Kepemimpinan Kolektif Kolegial Saat Ketua Tersandung Hukum

Oleh: Budi Setiawanto

Perlu disadari bahwa DPR merupakan lembaga negara yang harus dijaga marwahnya sebagai bagian dari menjaga jati diri bangsa, sehingga kasus yang menimpa Setyo Novanto juga harus disikapi dengan bijak oleh DPR.

Dalam pandangan pakar hukum dari Universitas Jember Dr Nurul Ghufron, misalnya, masyarakat sudah tidak percaya dengan figur Ketua DPR yang ditengarai banyak melakukan upaya yang membohongi publik dengan berbagai cara sehingga lebih baik DPR mengganti ketuanya yang dinilai sudah tidak layak memimpin salah satu lembaga negara itu.

Kalau dalam kondisi begini, jangankan untuk menjalankan fungsi legislasi, budget, dan kontrol, yang merupakan tugas utama DPR, Setya Novanto menjaga dirinya saja dari keterpurukan sudah tidak mampu, sehingga demi bangsa dan demi lembaga DPR, lebih baik segera melakukan penggantian ketua.

Demikian juga dengan kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, jajaran pengurus Partai Golkar sesegera mungkin untuk menjalankan roda organisasi dengan mengganti ketua umumnya.

Ketua adalah simbol kekuatan dan kebesaran partai politik sehingga dengan kondisi ketuanya yang ditahan KPK maka partai politiknya juga tidak akan berdaya dan dapat merugikan partai yang bersangkutan.

Ingin mengabarkan peristiwa atau menulis opini? Silahkan tulis di kanal WARGA SERUJI dengan klik link ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

BERITA TERBARU

TERPOPULER