Dinamika Politik Indonesia

Oleh: Kapitra Ampera

Pemerintah yang sejatinya merupakan “Pelayan Rakyat” berubah pandangan menjadi pihak yang dilayani. Orientasi perebutan dan pencapaian keuasaan tertentu tidak lagi semata-mata menjadi pelayan untuk mencapai kesejahteran masyarakat melainkan untuk mencapai keuntungan pribadi dengan Fasilitas, kekayaan, dan ‘pelayanan’ sebagai elit politik/kekuasaan.

Keinginan menjadi pemimpin merupakan hal mulia yang memiliki beban dan pertanggung-jawaban yang sangat berat, tidak salah pula jika para pemimpin kita memperoleh fasilitas dan kenyamanan atas kerja kerasnya dalam memikirkan kebutuhan rakyat.

Yang menjadi persoalan adalah ketika peluang tersebut malah digunakan untuk “memiskinkan” negara dengan meraup keuntungan untuk pribadi/atau oknum tertentu. Sehingga tak sedikit kita saksikan, para pemimpin, elit politik, dan penguasa yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan tidak sedikit yang mendapatkan protes keras dari Masyarakat melalui Demonstrasi.

Public Fasility For Private Gain, perbuatan memanfaatkan fasilitas sebagai penguasa untuk kepentingan pribadi inilah yang disebut dengan Korupsi. Korupsi dapat terjadi dalam semua situasi, seperti pendapat Thomas Jefferson yang menyatakan dalam pemerintahan yang baik, sistem yang tertata rapi, dalam demokrasi yang rasional dan deliberatif pun, kekuasaan bisa mudah tergelincir dalam korupsi.

Korupsi terbukti telah menyerang dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat. Para pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah, anggota legislatif, termasuk elit partai yang terkena kasus korupsi sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Mohammad Hatta menyebutkan bahwa politik pada hakikatnya adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan umum (common good). Sebaliknya, korupsi telah menyalahgunakan kekuasaan dengan menguntungkan pribadi oknum tertentu, sehingga berkurangnya kesejahteraan umum. Oleh karenanya, perilaku korupsi saat ini sangat bertentangan secara esensial dengan politik.

Disamping perilaku korupsi sebagai hal yang harus diberantas dengan tegas, keberadaan pemerintah haruslah kembali pada tujuan yang sesungguhnya, sebagai “pelayan rakyat” mewujudkan harapan dan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana Demokrasi yang disebutkan Abraham Lincoln “Goverment of the people, by the people, for the people”. Bentuk nyatanya adalah dengan pelayanan publik yang serius dalam menghimpun aspirasi dan kebutuhan rakyat, pelayanan yang nyaman, sehingga terbentuk rasa percaya dan hubungan baik antara pemerintah dengan rakyat. Karena, melayani rakyat merupakan tugas negara, melayani publik adalah alasan eksistensinya suatu negara.

(ARif R)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bisa Terima Capres Yang “Ikut” Perayaan Natal, Kenapa Keberatan Jika Hadiah Lomba dari Denny JA?

Karena sifat lomba ini yang sedemikian terbuka, tentu pihak-pihak yang mendukung wacana "NKRI Bersyariah" ini dapat juga menulis pemikirannya dan ikut serta dalam lomba ini. Apalagi jelas-jelas topik yang dilombakan ini adalah MENGUPAS esai yang ditulis Denny JA. Apakah mengupas dalam koteks setuju dengan tesis Denny JA, maupun tidak bersepakat dengannya.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER