Tidak ada jawaban pasti kenapa AHY meninggalkan karir militernya. Namun, masuknya dia dalam pertarungan politik DKI, telah mengantarkannya pada sosok elit politik nasional. Hal ini karena peeolehan suara dia cukup besar, 17% dan DKI adalah barometer nasional.
Sebagai petarung yang kalah, meski menjadi populer, tentu langkah seharusnya bagi AHY adalah memantapkan diri sebagai tokoh rakyat. Prabowo dan Wiranto, misalnya, dalam konteks paska kekalahan mereka pada politik elektoral, langsung melakukan “jalan sipil”, masuk dalam ormas ormas kebangsaan dan olahraga. Wiranto tercatat mendirikan lembaga think-tank bermarkas di dekat bundaran HI, sedangkan Prabowo memimpin organisasi tani HKTI dan persilatan IPSI.
Wiranto dan Prabowo, meski menyandang status eks jenderal, bertahun tahun berinteraksi dengan rakyat dan aktifis.
Transisi politik dari militer ke sipil dalam suasana demokrasi adalah sesuatu hal fundamen. Jika tidak, maka watak militer yang anti dialog, akan dominan dalam tubuh eks militer yang berpolitik. Anti dialog adalah anti demokrasi.
Berbeda dengan Prabowo dan Wiranto, AHY kembali digadang gadang untuk jadi capres/cawapres PD pada tahun 2019 ini. SBY mendongkrak status AHY di partai dengan memberikan posisi strategis ala militer KOGASMA (Komandan Satuan Tugas Bersama). Gelar komandan merupakan kosa kata anti sipil dan menempatkan AHY di atas seluruh struktural pengurus partai, kecualai SBY. Itu terlihat dari beberapa kesempatan di mana AHY mewakili partainya bertemu Jokowi dan elit2 politik nasional.
Pengalaman di partai yang sangat minim dan juga pengalaman politik sipil serta keormasan yang kurang, membuat AHY terkesan dipaksakan untuk masuk dalam pertarungan pilpres 2019.
Namun, disinilah kita melihat ambisi AHY maupun SBY untuk menguasai kembali pentas politik nasional. Padahal, kepemimpinan yang baik adalah yang sejalan dengan kewajaran. Memompakan AHY untuk menjadi tokoh bangsa, sangatlah prematur. Sebab, pepatah mengatakan, guru yang baik adalah pengalaman.
