Potret Pengelolaan BUMN: Prinsip GCG vs Managemen “Koncoisme”

Oleh: Prof Dr.Hasim Purba,SH.MHum., Guru Besar FH USU & Dekan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan

Memang pernah diterbitkan undang-undang tentang pengelolaan BUMD melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah. Dalam praktek pengelolalaan Perusahaan Daerah undang-undang tersebut pernah diberlakukan. Walaupun undang-undang tersebut belum sempurna seuai yang diharapkan, namun beberapa hal mendasar tentang perusahaan daerah telah diatur seperti tata cara dan syarat pembentukan perusahaan daerah, serta mengatur hal-hal yang menyangkut tujuan, fungsi, dan tugas perusahaan daerah.

Namun dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah tersebut dicabut melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Tidak Berlakunya UU No. 5 Tahun 1962.

Kehadiran UU No. 6 Tahun 1969 benar-benar menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan Perusahaan Daerah, karena menimbulkan kekosongan hukum (recht vacum) dan ada keanehan serta ketidaklaziman kehadiran Undang-undang tersebut.

Biasanya dalam teori hukum, apabila terbit suatu Undang-Undang baru mencabut Undang-undang yang lama, maka segala hal yang sebelumnya diatur dalam undang-undang yang lama beralih diatur/tunduk kepada ketentuan undang-undang yang baru. Hal ini sesuai dengan asas hukum yang menyatakan “Lex Posterior derogate lex anterior” atau dengan kata lain ketentuan undang-undang yang terbit kemudian akan mengenyampingkan ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya.

Keanehan lain yang ditimbulkan UU No.6 Tahun 1969 tersebut adalah bahwa undang-undang tersebut telah secara tegas menyatakan bahwa UU No. 5 Tahun 1962 dicabut/dinyatakan tidak berlaku. Namun dalam penjelasnnya dinyatakan bahwa undang-undang tentang Perusahaan Daerah (UU No. 5 Tahun 1962) dinyatakan tidak berlaku sejak diterbitkannya undang-undang pengganti, padahal nyatanya sampai saat ini undang-undang pengganti dimaksud belum pernah ada. Bila disimak secara seksama apa substansi yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 1969 maupun penjelasannya jelas terdapat sifat kontradiktif dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam pejalanan pengaturan peusahaan daerah yang tidak jelas tersebut tentunya dapat dipastikan mengakibatkan banyak perusahaan daerah yang tidak dapat berkembang dan maju seperti badan usaha swasta sebagai pelaku ekonomi lainnya.

Ketdak jelasan payung hukum pengaturan perusahaan daerah (BUMD) sampai saat ini dirasakan tidak tepat bila dibiarkan sedemikian rupa. Meskipun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirobah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ada diselipkan pasal yang mengatur perusahaan daerah yaitu pasal 331 yang memberi kewenangan kepada daerah bahwa Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemerintah daerah (baik Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten/Kota) dapat membentuk dan mendirikan perusahaan daerah (BUMD) melalui Peraturan Daerah (Perda). Minimnya instrumen hukum yang mengatur tentang pengelolaan BUMD jelas akan menjadi lobang hukum yang menjadikan pengelolaan BUMD menjadi terkesan kurang profesional dan tidakmampu bersaing dengan badan usaha lainnya. Hal ini sungguh berbeda dengan keberadaan BUMN yang telah memiliki landasan yuridis secara tegas, sehingga perkembangan BUMN jauh lebih maju dan besar daripada BUMD.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER