Potret Pengelolaan BUMN: Prinsip GCG vs Managemen “Koncoisme”

Oleh: Prof Dr.Hasim Purba,SH.MHum., Guru Besar FH USU & Dekan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan

Memang pernah diterbitkan undang-undang tentang pengelolaan BUMD melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah. Dalam praktek pengelolalaan Perusahaan Daerah undang-undang tersebut pernah diberlakukan. Walaupun undang-undang tersebut belum sempurna seuai yang diharapkan, namun beberapa hal mendasar tentang perusahaan daerah telah diatur seperti tata cara dan syarat pembentukan perusahaan daerah, serta mengatur hal-hal yang menyangkut tujuan, fungsi, dan tugas perusahaan daerah.

Namun dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah tersebut dicabut melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Tidak Berlakunya UU No. 5 Tahun 1962.

Kehadiran UU No. 6 Tahun 1969 benar-benar menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan Perusahaan Daerah, karena menimbulkan kekosongan hukum (recht vacum) dan ada keanehan serta ketidaklaziman kehadiran Undang-undang tersebut.

Biasanya dalam teori hukum, apabila terbit suatu Undang-Undang baru mencabut Undang-undang yang lama, maka segala hal yang sebelumnya diatur dalam undang-undang yang lama beralih diatur/tunduk kepada ketentuan undang-undang yang baru. Hal ini sesuai dengan asas hukum yang menyatakan “Lex Posterior derogate lex anterior” atau dengan kata lain ketentuan undang-undang yang terbit kemudian akan mengenyampingkan ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya.

Keanehan lain yang ditimbulkan UU No.6 Tahun 1969 tersebut adalah bahwa undang-undang tersebut telah secara tegas menyatakan bahwa UU No. 5 Tahun 1962 dicabut/dinyatakan tidak berlaku. Namun dalam penjelasnnya dinyatakan bahwa undang-undang tentang Perusahaan Daerah (UU No. 5 Tahun 1962) dinyatakan tidak berlaku sejak diterbitkannya undang-undang pengganti, padahal nyatanya sampai saat ini undang-undang pengganti dimaksud belum pernah ada. Bila disimak secara seksama apa substansi yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 1969 maupun penjelasannya jelas terdapat sifat kontradiktif dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam pejalanan pengaturan peusahaan daerah yang tidak jelas tersebut tentunya dapat dipastikan mengakibatkan banyak perusahaan daerah yang tidak dapat berkembang dan maju seperti badan usaha swasta sebagai pelaku ekonomi lainnya.

Ketdak jelasan payung hukum pengaturan perusahaan daerah (BUMD) sampai saat ini dirasakan tidak tepat bila dibiarkan sedemikian rupa. Meskipun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirobah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ada diselipkan pasal yang mengatur perusahaan daerah yaitu pasal 331 yang memberi kewenangan kepada daerah bahwa Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemerintah daerah (baik Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten/Kota) dapat membentuk dan mendirikan perusahaan daerah (BUMD) melalui Peraturan Daerah (Perda). Minimnya instrumen hukum yang mengatur tentang pengelolaan BUMD jelas akan menjadi lobang hukum yang menjadikan pengelolaan BUMD menjadi terkesan kurang profesional dan tidakmampu bersaing dengan badan usaha lainnya. Hal ini sungguh berbeda dengan keberadaan BUMN yang telah memiliki landasan yuridis secara tegas, sehingga perkembangan BUMN jauh lebih maju dan besar daripada BUMD.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Pribumi vs Non Pribumi

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close