Potret Pengelolaan BUMN: Prinsip GCG vs Managemen “Koncoisme”

Oleh: Prof Dr.Hasim Purba,SH.MHum., Guru Besar FH USU & Dekan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan

Prinsip GCG vs Managemen Perkoncoan Dalam BUMN/BUMD.

Bila suatu BUMN atau BUMD ingin dapat berkembang menjadi suatu badan usaha yang sehat dan profesional maka seluruh stakeholder utama dalam perusahaan BUMN dan BUMD seperti para Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Badan Pengawas haruslah mempunya komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan perusahaan.

Sebagaiamana difahami bahwa prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau Pengelolaan (TataKelola) Perusahaan yang baik, merupakan tuntutan kebutuhan bagi seluruh perusahaan baik BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta murni. Melalui penerapan GCG maka seluruh aspek pengelolaan perusahaan seperti aspek ekonomi mencakup kesehatan keuangan perusahaan dan kesejahteran karyawan serta kewajaran profit yang diraih; akuntabilitas dari aspek hukum meliputi ketaatan terhadap berbagai regulasi/aturan hukum yang terkait dalam menjalankan seluruh kegiatan perusahaan; Kepedulian sosial dan lingkungan yang dapat diukur manfaat kehadiran perusahan di tengah-tengah masyarakat luas dan lingkungan.

Sementara dalam konteks internal perusahaan, maka prinsip GCG juga harus menjadi rule of game bagi Direksi, Dewan Komisaris/Badan Pengawas dan jajaran managemen BUMN/BUMD seperti komitmen untuk mematuhi seluruh Undang-unang dan Anggaran Dasar serta Peraturan Perusahaan BUMN/BUMD, Akuntabilitas dan Transfaransi dalam pengeloaan perusahaan dan pengambilan keputusan berdasarkan Business Judgement Rules.

Ketaatan terhadap prinsip GCG dalam pengelolaan BUMN dan BUMD pada umumnya tidak semudah yang diucapkan.

Fenomena yang membelit BUMN dan BUMD saat ini sering kali dihadapkan pada convergensi antara keinginan untuk konsisten menaati prinsip-prinsip GCG dengan tarikan kepentingan pemegang saham, misalnya untuk BUMN tentunya Negara yang dalam hal ini dilaksanakan Pemerintah c.q Kementerian BUMN yang terkadang tidak terlepas dari pengaruh kepentingan politik dalam menentukan kebijakan maupun keputusan yang diambil.

Demikian juga halnya dalam pengelolaan BUMD tarik menarik kepentingan berbagai pihak terutama pemegang saham pengendali misalnya Pemerintah Daerah dalam hal ini diwakili oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) acapkali sangat mendominasi arah kebijakan dan keputusan yang akan diambil oleh Direksi, Dewan Komisaris/Badan Pengawas bahkan organ-organ tersebut tak lebih hanya sekedar pelaksana (boneka) dari keinginan pemegang saham pengendali.

Kondisi ini seharusnya dihindari dengan pengikatan yang kuat melalui regulasi yang ada. Praktek bagi-bagi jabatan sebagai imbal jasa politik bagi para Timses di Pilpres maupun Timses di Pilkada telah menjadikan badan uaha yang namanya BUMN dan BUMD tidak dapat menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaannya.

Mereka yang diberi posisi jabatan penting di organ BUMN/BUMD seperti posisi anggota Dewan Komisaris di BUMN atau anggota Badan Pengawas di BUMD tidak sedikit ternyata mereka adalah orang-orang yang minim pengetahuan apalagi pengalaman dalam pengelolaan BUMN/BUMD, namun karena adanya faktor relasi kedekatan kekeluargaan, relasi kedekatan politik atau relasi Timses serta relasi lainnya yang tidak terkait dengan faktor profesionalisme dalam pengelolaan BUMN/BUMD telah menghantar mereka menempati posisi jabatan kunci dalam perusahaan.

Penutup.

Mengacu kepada misi utama tujuan pembentukan dan pendirian BUMN dan BUMD sebagai amanah konstitusi dalam mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera adil dan makmur khususnya dalam bidang kehidupan ekonomi, maka sudah merupakan kewajiban yang harus dipatuhi semua pihak terutama Pemerintah sebagai pemengang saham utama /pengendali di BUMN dan Kepala Daerah sebagai wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham utama/pengendali dalam pengelolaan BUMD mempunyai komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam seluruh aktivitas perusahaan. Termasuk dalam hal pengangkatan figur-figur yang akan menduduki jabatan stragis dan kunci seperti anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris/Badang Pengawas yang ada di BUMN dan BUMD.

Bila hal ini tidak diindahkan atau dipatuhi, maka selamanya kehadiran BUMN dan BUMD hanya menjadi sapi perah untuk memenuhi kepentingan penguasa. Mari jadikan BUMN dan BUMD menjadi lokomotif pembangunan perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.

 


Oleh: Prof Dr Hasim Purba, SH.MHum, adalah Guru Besar Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

Ruang Publik yang Manusiawi bersama Pancasila

Indeks dalam konteks ini telah berhasil mengucapkan sayonara pada ide sekularisme.

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close