Hal ini terlihat kontras dengan kondisi parpol-parpol Islam sekarang, partai–partai Islam lebih melihat program–program an sich tanpa mempertimbangkan faktor ideologis dalam menjalin koalisi yang dibangun. Jarang kita lihat partai-partai Islam mengkritisi sebuah program kebijakan pemerintah dengan alasan ideologis. Justru yang sering kita dengar malah kritikan yang tidak jauh berbeda dengan kritikan dari partai partai sekuler-nasionalis.

Biasanya kritikan lebih berdasarkan dimensi keduniawian atau materialisme seperti angka angka indikator ekonomi daripada pertimbangan moral agama. Sehingga tidak aneh, jika banyak ummat Islam makin sukar membedakan jenis kelamin partai-partai Islam maupun partai partai Sekuler. Tidak ada lagi dimensi perjuangan menegakkan yang hak dan melawan kebatilan karena khawatir terhadap keamanan atau tekanan dari rezim yang berkuasa.

Partai-partai Islam akhirnya hanya menjadi pemanis untuk menaikkan citra kepada Capres tertentu agar terlihat lebih “Islami”. Jangan berharap kita bisa temukan kembali suasana seperti ketika partai Masyumi dulu masih ada, dimana rezim yang berkuasa tidak mudah tidur nyenyak karena kegigihan para politisi Masyumi untuk mengkritisi program-program atau kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai nilai kebenaran.

Ketiga, politik adalah “etika yang tinggi”, bagi M. Natsir, politik adalah sebuah seni yang memerlukan kehalusan dan keindahan tersendiri. Kita harus mencapai sasaran tanpa lawan-lawan merasa terkalahkan, politik haruslah ditundukkan kepada etika yang tinggi. Dengan cara itu, keinginan untuk berkuasa sendiri dan menghabisi orang-orang yang tak sepaham dengan menghalalkan segala cara harus dihindari.

Hal ini beliau praktekkan dengan lobby-lobby dua setengah bulan lamanya untuk menghubungi negara-negara bagian, agar membubarkan diri dan bersatu kembali dengan negara kesatuan Republik Indonesia sehingga tercetuslah apa yang kita kenal sebagai “Mosi Integral” Mohammad Natsir.

Keanehan justru terjadi pada sebagian besar Partai-Partai Islam pada saat ini, rezim yang jelas-jelas punya track record sering menghabisi lawan politiknya dengan persekusi, kriminalisasi maupun kebijakan resmi (seperti melarang ormas tertentu melalui Peraturan Pemerintah) justru malah didukung dan dicari justifikasi pembenaran sesaat untuk menunjukkan seakan akan rezim telah berubah.