Partai Islam Minus Ideologi: Berkaca pada Mohammad Natsir

Oleh: Taufik Hidayat, Wakil Sekretaris Umum PP Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia

SERUJI.CO.ID – Mungkin bila Mohammad Natsir masih hidup ditengah–tengah bangsa Indonesia, dia akan sangat berduka dengan semakin menipisnya kekentalan ideologis yang dimiliki oleh sebagian besar partai–partai yang bernuansa Islam maupun yang jelas–jelas berazaskan Islam dalam AD/ART-nya.

Bagaimana tidak, partai-partai yang berazaskan Islam maupun bernuansakan Islam, akhirnya banyak yang lebih melihat aspek–aspek yang terkait dengan pilihan non-ideologis daripada aspek ideologis ketika berkoalisi dengan partai–partai yang mengusung capres- cawapres.

Ada baiknya kita berkaca kembali kepada pemikiran politik dari Mohammad Natsir sebagai founding father Republik Indonesia maupun ketua partai politik Islam Masyumi dalam memperjuangkan Islam untuk dapat diterima sebagai sebuah “ruh” di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini.

Pertama, bagi M. Natsir, Negara tidak lebih dari sebuah “alat” untuk melaksanakan perintah–perintah Allah SWT, hal ini jelas sekali nampak ketika M. Nastir berpidato dalam sidang-sidang konstituante. Beliau dengan meyakinkan dapat memaparkan universalitas Islam sebagai agama yang tidak hanya berkaitan dengan masalah ritual semata tetapi juga berkaitan dengan masalah–masalah sosial politik.


M. Natsir mampu menguraikan konsep Islam sebagai agama dunia maupun akhirat termasuk didalamnya mengatur masalah kekuasaan/politik. Islam sebagai sebuah way of life bukan Islam sebagai agama ritual pribadi semata.

Islam ibadah (ritual) akan dibiarkan, Islam berekonomi akan diawasi tapi Islam berpolitik akan dicabut dari akar akarnya

Konsep Islam sebagai way of life ini dapat membuat institusi kapitalisme maupun sosialisme menjadi lumpuh. Sehingga para pendukung institusi kapitalisme/sosialisme selalu menjadikan kelompok atau organisasi agama “ritual” menjadi teman yang sesuai untuk melawan konsep Islam sebagai “way of life” ini.

BACA JUGA:  Survei LSI: 4 Partai Islam Ini Berebut Keluar dari Parliamentary Threshold

M. Natsir paham benar rekomendasi Snouck Hugronje kepada pemerintah Hindia Belanda sehingga beliaupun memberikan peringatan kepada ummat bahwa Islam ibadah (ritual) akan dibiarkan, Islam berekonomi akan diawasi tapi Islam berpolitik akan dicabut dari akar akarnya.

Kedua, M. Nastir mengingatkan tidak boleh adanya dikotomi antara program partai dengan ideologi, karena menurut M. Natsir Ideologi dan program adalah two sides of the same coin, dua sisi dari satu mata uang yang sama. Karena manusia bukan robot, ia tidak mungkin hidup hanya dengan ideologi tanpa program atau hanya dengan program tanpa ideologi.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Waspada Prediabetes, Inilah Faktor Risikonya

Nah, sesuai dengan namanya, prediabetes, penyandangnya belum bisa masuk kategori diabetes, tapi kadar gula darahnya sudah tinggi.

4 KOMENTAR

  1. Berita lama om seruji. Tp bgus sh krn msh banyak yg blum tau. Jika islam maju dlm bernegara nggk tanggung2 yg gk suka berupaya skuatnya untuk memusnahkanya. itulah fisi misi negara pembenci muslim supaya islam trpaku dngan ritual2 sja.. supaya gampang d jajah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Bersama Prabowo-Sandi Wujudkan Pengelolaan Hutan Berbasis Keseimbangan Alam

Hutan hujan merupakan kunci dari perubahan iklim di dunia. Luas hutan hujan hanya 2% dari total luas daratan yang terbentang di Kongo, Indonesia dan Amazon. Kondisi ketiga wilayah hutan hujan tersebut saat ini cukup parah, sehingga diduga sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim dan meningkatnya jumlah bencana berkali lipat.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi