JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Fahira Idris meminta pemerintah bertindak tegas mencabut izin maskapai penerbangan asal Vietnam, VietJet, jika suatu saat nanti terbukti maskapai tersebut melanggar komitmennya.

VietJet adalah maskapai yang menjadikan pramugari berbikini menjadi salah satu strategi utama pemasarannya dan baru saja diberikan izin terbang oleh kementerian Perhubungan dengan rute langsung Jakarta-Ho Chi Minh City.

Pemberian izin “Maskapai Bikini” ini mengundang polemik namun pihak maskapai dan Kementerian Perhubungan menjamin bahwa tidak akan ada pramugari berbikini untuk penerbangan di langit Indonesia.

“Saya termasuk yang menyayangkan pemberian izin ini. Makanya saya mendesak Kemenhub sebagai pemegang otoritas harus menjamin bahwa komitmen maskapai ini untuk menghadirkan pramugari berseragam sopan tidak dilanggar. Jika komitmen ini, termasuk janji mereka menyajikan makanan halal dilanggar, sanksinya harus yang paling tegas yaitu pencabutan izin. Ini konsekuensi dari sebuah komitmen,” ujar Fahira lewat pesan tertulis yang diterima SERUJI, Jumat (25/8).

Menurut Ketua Komite III DPD ini, strategi bisnis maskapai yang menjadikan ‘pramugari berbini’ sebagai tools marketing utamanya sama sekali tidak sesuai dengan etika bisnis penerbangan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia.

“Walau mereka berjanji tidak akan ada pramugari berbikini, tetapi prinsip bisnis mereka secara global yang menjadikan tubuh perempuan sebagai tools marketing sangat tidak etis. Bisnis bukan hanya soal profit tetapi juga harus ada etika, apalagi ini bisnis transportasi yang terkait langsung dengan publik,” pungkas Senator asal Jakarta ini.

Sebagai informasi pada 22 Agustus 2017 lalu, maskapai asal Vietnam, VietJet, meresmikan penerbangan langsung Jakarta-Ho Chi Minh City yang akan dimulai pada 20 Desember 2017 mendatang. Acara peresmian ini juga dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (Hrn)