Beasiswa LPDP menjadi pilihan bagi para penuntut ilmu yang ingin melanjutkan pendidikannya pada level Master dan Doktoral, baik di Dalam maupun Luar Negeri. Salah satu syarat untuk memperoleh beasiswa ini adalah menulis essay berjudul; “Kontribusiku Bagi Indonesia”.

Berikut adalah contoh essay yang pernah saya buat dan lolos dalam seleksi administrasi beasiswa LPDP tahun 2017. Dalam menulis essay ini diharapkan kita bisa menceritakan apa adanya yang telah kita kerjakan buat negara, dan perlu dihindari berpura-pura menjadi orang lain agar kelihatan “wah”. Karena apa yang kita tuliskan disini akan dikonvirmasi pada saat wawancara pada tahapan selanjutnya, yaitu tes substansi. Semoga contoh essay ini memberi manfaat bagi mereka yang ingin mengajukan beasiswa yang dibiayai pemerintah RI ini. Selamat mencoba.

Kontribusiku Bagi Indonesia

Sejak bergabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai seorang auditor dengan penempatan pertama di Perwakilan Provinsi XXX, sejumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah penulis hasilkan melalui pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Berbagai LHP tersebut kami hasilkan melalui jenis pemeriksaan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, maupun pemeriksaan kinerja. Pada saat itu, di awal-awal masa reformasi, tuntutan begitu kuat dari berbagai kekuatan masyarakat sipil untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta bebas dari KKN; Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sebagai seorang auditor, bahagia rasanya jika mampu melaksanakan pemeriksaan berkualitas yang mampu mengungkapkan berbagai fraud, agar pengelolaan pemerintah semakin bersih dan bertanggungjawab. Apalagi, jika temuan pemeriksaan yang mengandung unsur fraud ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, sehingga penyelenggara negara yang bersalah melakukan korupsi menerima konsekuensi hukum yang adil untuk memberi efek deterent. Penulis juga merasa bahagia saat mengetahui rekomendasi-rekomendasi yang diberikan ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa sehingga misalnya membuat bangunan publik menjadi lebih berkualitas, kekurangan volume pekerjaan dikembalikan oleh rekanan proyek, ataupun proyek fiktif bisa diketemukan, sehingga menyelamatkan keuangan negara.

Ingin menandai fase euforia ini, penulis tergerak untuk menuangkan pemikiran dalam bentuk buku, berjudul: “Good e-Government; Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government”. Sebenarnya ide buku yang bersifat pencegahan korupsi ini sederhana saja, yaitu ingin mendobrak ketertutupan pemerintahan sehingga bisa meminimalisir praktik KKN dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Dengan kata lain, memanfaatkan kemajuan e-government; e-procurement, e-auction, e-akuntabilitas, e-responsiveness untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Kebetulan pada saat itu BPK merilis seluruh LHP yang telah diserahkan kepada DPR melalui situs resmi yang menjadi bahan sebagian tulisan dalam buku tersebut. Respon atas ide yang sederhana ini ternyata sangat menggembirakan, dimana sampai hari ini melalui internet bisa diketahui tidak kurang 150 skripsi/thesis/artikel jurnal yang mengutip isi buku tersebut.

Tour of duty menakdirkan penulis berpindah penempatan, yaitu di kantor perwakilan BPK Provinsi YYY. Belajar dari banyaknya bentuk dan variasi fraud yang ditemukan para auditor BPK, menggerakkan penulis untuk menulis buku kedua, berjudul: “Korupsi di Daerah, Modus Operandi dan Peta Jalan Pencegahannya” sebagai penulis utama. Tidak hanya ingin mengungkapkan berbagai modus korupsi yang sering dilakukan oleh penyelenggara Pemerintah Daerah, melalui buku ini penulis ingin memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana cara untuk menguranginya seminimal mungkin, melalui berbagai upaya pencegahan, perbaikan sistem pengendalian internal maupun perbaikan regulasi/kebijakan.

Selanjutnya, pada tahun 2010-2011 penulis berkesempatan menambah pengetahuan melalui perkuliahan S-2 di the Australian National University. Melalui studi di kampus terbaik di Negeri Kanguru ini penulis sengaja mengambil jurusan Kebijakan Publik karena mengantisipasi kebutuhan BPK kedepan yang menekankan pada pelaksanaan pemeriksaan kinerja, baik secara kuantitas maupun kualitas. Perkembangan terbaru, BPK menginginkan pengelolaan keuangan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan bukan hanya untuk memenuhi aspek akuntabilitas dan transparansi. Sehingga tidak terjadi lagi, sebuah daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian ternyata rakyatnya tetap miskin dan teralienasi dari program-program pembangunan pemerintah.

Melalui jenis pemeriksaan kinerja, BPK ingin mendorong agar program/kegiatan pemerintah mencapai tujuannya secara efektif, ekonomis dan efisien. Bahwa pemerintah seharusnya bukan hanya mengejar capaian output, namun lebih penting dari itu adalah tercapainya outcome dan impact, yaitu tujuan dan dampak positif dari perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pemerintah. Sehingga melalui jenis pemeriksaan kinerja, upaya pemerintah misalnya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan, menjaga stabilitas moneter, mendorong kedaulatan pangan, ataupun pemenuhan alutsista sesuai minimum essential force, bisa tercapai sesuai rencana.

Saat ini penulis bertugas di Unit R&D yang membidangi jenis pemeriksaan kinerja. Melalui posisi ini, penulis ingin berkontribusi sebesar-besarnya melalui perancangan, penguatan kapasitas, pembangunan metodologi dan kelembagaan, serta memperkuat praktik pemeriksaan kinerja di BPK agar mencapai kematangan. Memahami entitas pemerintah secara utuh dalam pelaksanaan program/kegiatan akan membantu ketercapaian rencana. Pemerintah yang memperhatikan kepentingan stakeholder dan bekerja secara bersinergi adalah kondisi ideal yang mendekati tujuan didirikannya NKRI sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Melalui kesempatan studi pada level S-3, penulis ingin meneliti tentang kematangan pemeriksaan kinerja di negara maju, agar bisa diambil unsur-unsur positif yang bisa diaplikasikan di Indonesia. Melalui pendekatan keilmuan kebijakan publik, dalam kerangka perencanaan pemerintah yang holistik (RPJMN) yang tercermin dalam anggaran pemerintah (APBN) dalam proses pengambilan keputusan secara demokratis, studi ini sangat menantang bagi penulis. Penguasaan pengetahuan dalam level ini, yang nantinya ingin penulis sumbangkan kepada instansi penulis maupun publik secara luas melalui berbagai media dan kesempatan adalah kontribusi terbesar yang pernah terpikirkan oleh penulis sampai sejauh ini. (Nico Andrianto)

Tulisan ini sepenuhnya tanggungjawab penulisnya.
SERUJI tidak memiliki tanggungjawab apapun atas hal-hal yang dapat ditimbulkan tulisan ini, namun setiap orang bisa membuat aduan yang akan ditindaklanjuti sebaik mungkin.
SERUJI berhak untuk membatalkan penayangan hingga penonaktifan akun penulis bila terdapat konten yang tidak seharusnya ditayangkan.
Untuk pengaduan email ke redaksi@seruji.co.id.

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama