Terpaksa Naik Kelas Rawat Inap, Peserta JKN Tak Perlu Bayar Selisih

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional yang terpaksa naik kelas rawat inap di rumah sakit tidak perlu membayar selisih biaya seperti yang ditetapkan Permenkes 51 Tahun 2018.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan Sundoyo di Jakarta, Senin, mengatakan kondisi penuhnya kamar rawat inap di rumah sakit sehingga peserta harus naik ke kelas perawatan yang lebih tinggi merupakan pengecualian dalam ketentuan selisih biaya.

Sundoyo menjelaskan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program JKN sudah mengatur tentang keadaan terpaksa tersebut.

“Bisa ditawarkan tempat di bawahnya atau di atasnya, dengan batas waktunya tiga hari,” kata Sundoyo.

Semisal peserta program JKN dengan rawat inap kelas dua yang akan menjalani opname namun seluruh kamar rawat inap kelas dua terisi penuh. Pasien tersebut bisa menjalani perawatan di kamar rawat inap kelas satu atau kelas tiga dalam rentang waktu tiga hari.

Bila dalam waktu tiga hari sudah ada kamar kelas dua yang kosong, peserta JKN akan dikembalikan ke kamar rawat inap sesuai kelasnya.

Namun jika lewat tiga hari belum ada juga kamar rawat inap sesuai kelasnya yang tersedia, pasien ditawarkan untuk pindah ke rumah sakit lain yang menyediakan kamar sesuai haknya.

Permenkes 51 tahun 2018 mengatur selisih biaya yang harus dibayarkan oleh peserta BPJS Kesehatan yang memilih naik kelas rawat inap dari kelas kepesertaannya.

Peserta JKN hanya bisa naik kelas rawat inap satu tingkat di atasnya dengan membayar selisih biaya INA CBGs, atau tarif paket pelayanan kesehatan pada kasus penyakit, dari kelas kepesertaan awal dengan kelas di atasnya.

Untuk peserta JKN kelas satu bisa naik ke kelas VIP dan lainnya dengan membayar selisih biaya maksimal 70 persen dari tarif INA CBGs perawatan kelas satu, atau maksimal Rp30 juta.

Ketentuan selisih biaya kelas perawatan ini diberikan pengecualian pada peserta JKN kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta JKN yang terintegrasi dengan Jamkesda atau dibiayai pemerintah daerah, dan peserta mandiri kategori penerima upah yang mengalami pemutusan hubungan kerja dalam kurun waktu enam bulan. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bisa Terima Capres Yang “Ikut” Perayaan Natal, Kenapa Keberatan Jika Hadiah Lomba dari Denny JA?

Karena sifat lomba ini yang sedemikian terbuka, tentu pihak-pihak yang mendukung wacana "NKRI Bersyariah" ini dapat juga menulis pemikirannya dan ikut serta dalam lomba ini. Apalagi jelas-jelas topik yang dilombakan ini adalah MENGUPAS esai yang ditulis Denny JA. Apakah mengupas dalam koteks setuju dengan tesis Denny JA, maupun tidak bersepakat dengannya.

Divestasi Freeport

Kalimantan, Tumpuan Indonesia ke Depan

Kalau ada orang orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri

Kolaborasi Jadi Kunci Perangi Disinformasi dalam Konten Digital

Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) Jatim berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya berupaya bersama-sama memerangi hoaks melalui stakeholders meeting

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.