Terpaksa Naik Kelas Rawat Inap, Peserta JKN Tak Perlu Bayar Selisih

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional yang terpaksa naik kelas rawat inap di rumah sakit tidak perlu membayar selisih biaya seperti yang ditetapkan Permenkes 51 Tahun 2018.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan Sundoyo di Jakarta, Senin, mengatakan kondisi penuhnya kamar rawat inap di rumah sakit sehingga peserta harus naik ke kelas perawatan yang lebih tinggi merupakan pengecualian dalam ketentuan selisih biaya.

Sundoyo menjelaskan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program JKN sudah mengatur tentang keadaan terpaksa tersebut.

“Bisa ditawarkan tempat di bawahnya atau di atasnya, dengan batas waktunya tiga hari,” kata Sundoyo.


Semisal peserta program JKN dengan rawat inap kelas dua yang akan menjalani opname namun seluruh kamar rawat inap kelas dua terisi penuh. Pasien tersebut bisa menjalani perawatan di kamar rawat inap kelas satu atau kelas tiga dalam rentang waktu tiga hari.

Bila dalam waktu tiga hari sudah ada kamar kelas dua yang kosong, peserta JKN akan dikembalikan ke kamar rawat inap sesuai kelasnya.

BACA JUGA:  BPJS Kesehatan Tak Lagi Menanggung Pengobatan Korban Kejahatan

Namun jika lewat tiga hari belum ada juga kamar rawat inap sesuai kelasnya yang tersedia, pasien ditawarkan untuk pindah ke rumah sakit lain yang menyediakan kamar sesuai haknya.

Permenkes 51 tahun 2018 mengatur selisih biaya yang harus dibayarkan oleh peserta BPJS Kesehatan yang memilih naik kelas rawat inap dari kelas kepesertaannya.

Peserta JKN hanya bisa naik kelas rawat inap satu tingkat di atasnya dengan membayar selisih biaya INA CBGs, atau tarif paket pelayanan kesehatan pada kasus penyakit, dari kelas kepesertaan awal dengan kelas di atasnya.

Untuk peserta JKN kelas satu bisa naik ke kelas VIP dan lainnya dengan membayar selisih biaya maksimal 70 persen dari tarif INA CBGs perawatan kelas satu, atau maksimal Rp30 juta.

Ketentuan selisih biaya kelas perawatan ini diberikan pengecualian pada peserta JKN kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta JKN yang terintegrasi dengan Jamkesda atau dibiayai pemerintah daerah, dan peserta mandiri kategori penerima upah yang mengalami pemutusan hubungan kerja dalam kurun waktu enam bulan. (Ant/SU01)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi