Kemenkomaritim: Upaya Penghapusan Stunting Sebagai Isu Nasional

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenkomaritim) mendorong kesadaran masyarakat terkait bahaya penyakit ‘stunting’ atau kekurangan gizi menahun yang menyebabkan gagal tumbuh kembangnya anak setelah usia dua tahun.

“Stunting akan menjadi masalah besar di masa yang akan datang, sebab tidak seperti wabah yang tiba-tiba muncul, karena menghitungnya pelan. Dan kalau sudah terjadi tidak bisa dikembalikan,” kata Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenkomaritim Agung Kuswandono di Surabaya, Kamis (4/4).

Agung mengaku ingin menjadikan upaya menghapus stunting di Indonesia sebagai isu nasional, dan masalah bersama bangsa sehingga tidak hanya menjadi beban salah satu bidang saja yakni kesehatan, namun lebih pada isu holistik dan semua harus bertanggungjawab.

“Kita ingat masyarakat Jepang dulu kan kecil-kecil waktu menjajah bangsa Indonesia. Namun sekarang mereka bisa lebih tinggi dan tampil di Piala Dunia dengan adanya kesadaran stunting ditambah pemberian gizi yang bagus,” kata Agung yang ditemui dalam acara Fokus Group Discussion (FGD).


Salah satu upaya yang dilakukan Kemenkomaritim, tambahnya mendorong fortifikasi garam makan dengan diberi yodium untuk konsumsi makan di Indonesia, melalui regulasi pangan dengan melakukan monitoring dan evaluasi peredaran garam konsumsi dalam negeri.

BACA JUGA:  Ratusan Desa di Jatim Alami KLB Difteri

“Mari jadikan rakyat ini subyek dan tidak menjadi obyek, agar ke depan tidak terkena stunting,” lanjutnya.

Ia mengatakan, fortifikasi yodium pada garam konsumsi bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sebab yodium merupakan unsur mineral yang menjadi nutrisi penting bagi tubuh.

“Yodium menjaga fungsi tiroid tetap stabil. Hormon tiroid yang baik berperan dalam mengoptimalkan fungsi otak dan system saraf. Selama masa pertumbuhan sejak dari dalam kandungan. Hormon tiroid membantu perkembangan janin, agar fungsi otak dan system saraf berkembang normal,” jelasnya.

Sementara berdasarkan data nasional, fenomena stunting di Indonesia sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan, pada tahun 2013, sekitar 37 persen anak Indonesia dibawah usia 5 tahun atau lebih kurang 9 juta anak mengalami stunting.

Pemerintah Indonesia juga telah melakukan akselerasi demi mencegah stunting, bahkan pencegahan stunting telah menjadi komitmen nasional, seperti pada tahun 2018 yang telah terjadi penurunan stunting yakni 30.8 persen.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Tragedi Lion Air JT-610: Momentum Peningkatan Kesadaran Hukum Keselamatan Penerbangan

Hasil penelitian penyebab kecelakaan penerbangan yang dilakukan Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) hanya merupakan masukan secara tertutup kepada Pemerintah sebagai bahan evaluasi untuk pencegahan antisipasi agar tidak terulang lagi penyebab kecelakaan yang sama.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi