Ratna Sarumpaet, Kekerasan Politik dan Demokrasi Kita

Oleh: Dr.Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle.

SERUJI.CO.ID – Ratna Sarumpaet hancur wajahnya berantakan, setengah kepalanya dijahit. Foto-foto Ratna menyebar di group Whatsapp (WA Group) memancing amarah yang besar. Kenapa seorang perempuan aktifis bisa dihancurkan kepalanya? Siapa yang tega?

Ratna adalah aktifis pergerakan, seniman, budayawan dan ibu dari artis terkenal Atiqah Hasiolan (Bintang Lux). Dia “single parent” alias janda, yang bertanggung jawab untuk anak-anaknya dan juga bekerja untuk bangsa.

Sumber disekitar Ratna mengatakan bahwa pemukulan ini terjadi beberapa hari lalu di Bandung, sehabis Ratna mengisi ceramah di pertemuan jurnalis internasional.

Ketika Ratna menumpang taxi, dia dicegat segerombolan orang, lalu dihancurkan kepalanya dan wajahnya.

Kekerasan Politik

Sejak Jokowi berkuasa, kekerasan politik merajalela. Kontras dengan Jokowi yang seolah-seolah lemah lembut. Beberapa kekarasan politik antara lain penganiayaan terhadap ulama (khususnya di Jabar jelang Pilkada 17), kekerasan terhadap alumni ITB yang bekerja untuk IT Habib Rizieq, Hermansyah, yang ditusuk leher dan perutnya.

Juga kekerasan terhadap Neno Warisman, simbol “2019 Ganti Presiden” di Bandara Riau, kekerasan terhadap mahasiswa di Medan, dan lain sebagainya.

Penangkapan-penangkapan pun acap dilakukan seperti dalam kasus “makar”, kasus “buku Jokowi anak PKI”, kasus ustadz Alfian Tanjung, kasus Ahmad Dhani, dan lainnya.

Ratna sendiri ditangkap dituduh Makar. Hal ini menambah catatan kelam politik kita yang selama reformasi berjalan penuh demokratis, khususnya di masa sepuluh tahun SBY.

Khusus untuk SBY, meskipun berlatar belakang militer, komitmennya terhadap demokrasi begitu kental.

SBY mendorong dicabutnya pasal penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP, terkait adanya kasus Eggi Sujana dan mantan wakil ketua DPR RI, Zainal Maarif.

SBY juga tidak menangkap Rizal Ramli yang menggerakkan demo anti kenaikan BBM, 2008, padahal terjadi kerusuhan dan bakar membakar mobil di depan DPR.

SBY juga tidak menangkap para aktivis yang membawa Kerbau bertuliskan dirinya (SBY) ke depan istana.

SBY dalam konteks demokrasi adalah penyayang rakyatnya. Tidak ada orang luka atau mati terbunuh (seperti alm. Munir) di masa SBY.

Kekerasan politik adalah sebuah kejahatan besar dalam demokrasi. Setting politik demokrasi adalah menghargai perbedaan. Berbeda dengan rezim otoriter, setting-nya memang pembungkaman hak-hak asasi untuk berpendapat, berkumpul dan berdemonstrasi.

Demokrasi Kita

Ratna Sarumpaet adalah pejuang seumur hidup. Pada 1997 saya (MPKR= Majelis Permusyawaratan Kedaulatan Rakyat) dan dia (bersama Ulil dan almarhum Arnold Purba) membuat acara bersama di Tugu Proklamasi melawan Suharto. Ratna mementaskan teater Merah Putih, setelah orasi almarhum Dr Adnan Buyung Nasution dan Dr Sri Bintang Pamungkas.

Perjuangan Ratna dan mayoritas aktivis lainnya adalah menumbangkan Suharto demi adanya kebebasan. Kebebasan apa?

Dalam demokrasi kebebasan yang dicari adalah kebebasan bersuara, berkumpul, berorganisasi, dan berdemonstrasi mengatakan pendapat.

Kebebasan ini adalah harga mahal, yang tidak diperjuangkan oleh orang-orang dahulu yang bersekutu atau jadi pemain band metalika jaman Suharto. Ini yang diperjuangkan oleh Ratna Sarumpaet.

Lalu mengapa demokrasi yang ada ini dirusak oleh orang-orang yang menyukai kekerasan politik? Lalu mengapa pejuang lahirnya demokrasi dihancurkan kepalanya?

Apakah demokrasi telah mati?

Penutup

Tugas rezim Jokowi adalah memulihkan demokrasi. Jika bisa dibuktikan bahwa urusan Ratna Sarumpaet bukan persoalan politik, maka buktikanlah. Hancurkan lah preman-preman itu. Karena preman tidak ada tempatnya dalam demokrasi. Demokrasi dan supremasi hukum adalah dua sisi mata uang dalam logam yang sama.

Kalau tidak, apalagi Ratna adalah Jurkamnas Prabowo 2019, maka kecemasan bahwa rezim ini semakin anti demokrasi, akan semakin dalam. Dan kita kembali ke masa silam yang gelap.

(ARif R)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Refleksi Akhir Tahun Pendidikan

Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Untuk masyarakat daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tentunya wajar bahkan wajib bagi mereka untuk memperjuangkan adanya Perda-Perda yang berdasarkan Syariat Islam di daerahnya. Jadi tidaklah tepat bila kita atau siapapun, partai politik manapun, kelompok manapun, bahkan pemerintah sekalipun ingin menghempang suatu Perda yang bernuansa Syariah.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER