Berkaca dari Kasus Anti Rohingya, Pemerintah Tak Segan Tutup Facebook di Indonesia

JAKARTA, SERUJI.CO.ID –┬áMenteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan pemerintah tidak segan menutup platform Facebook apabila media sosial terbesar di dunia tersebut menjadi tempat penyebaran berita bohong, seperti yang terjadi pada muslim Rohingya.

“Saya mengambil posisi, saya mengancam menutup Facebook dan pemerintah tidak mempunyai keraguan apabila harus menutup Facebook kalau digunakan untuk yang hoaks,” ujar Rudiantara di Gedung Kemkominfo, Jakarta, Kamis (5/4) malam.

Setelah Facebook mengakui dijadikan alat propaganda anti-Rohingya di Myanmar, Rudiantara mengatakan tidak ingin hal serupa terjadi di Indonesia.

Selain itu, indikasi kebocoran satu juta data pengguna dari Indonesia dalam kasus Cambridge Analytica membutuhkan sikap kooperatif dari Facebook dalam menindaklanjuti permintaan dari Kemkominfo.

Rudiantara menuturkan pemerintah tidak akan asal mengambil tindakan untuk menutup platform media sosial, melainkan melalui proses dan dengan alasan yang tepat.

Meskipun ia menilai selama ini Facebook termasuk dari tiga platform yang kurang kooperatif, yakni hanya memenuhi 50 persen permintaan Kemkominfo menutup konten yang dinilai tidak sesuai norma sejak dua tahun lalu.

“Ini yang ingin saya sampaikan kepada publik, bahwa inilah keadannya, saya secara pribadi tidak punya intensi untuk menutup sembarang seperti itu, harus dijaga untuk kepentingan negara dan masyarakat,” tutur Rudiantara.

Menkominfo menegaskan semua media sosial harus mau turut menjaga stabilitas Tanah Air apabila ingin berbisnis di Indonesia, apabila justru membuat tidak stabil di Indonesia pemerintah akan bertindak tegas.

Ada pun pengguna Facebook di Indonesia yang mengakses media sosial itu setiap bulan lebih dari 115 juta orang, dari 2,07 miliar orang yang mengakses Facebook setiap bulan seluruh dunia. (Ant/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Untuk masyarakat daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tentunya wajar bahkan wajib bagi mereka untuk memperjuangkan adanya Perda-Perda yang berdasarkan Syariat Islam di daerahnya. Jadi tidaklah tepat bila kita atau siapapun, partai politik manapun, kelompok manapun, bahkan pemerintah sekalipun ingin menghempang suatu Perda yang bernuansa Syariah.

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER