Kenapa Setnov Jadi Tersangka KTP Elektronik? (Bagian I)

Oleh: Desca Lidya Natalia

SERUJI.CO.ID – Ketua DPR RI Setya Novanto tidak pernah mengaku mengetahui langsung pembahasan anggaran KTP elektronik di DPR, apalagi menerima uang dari proyek itu, lantas mengapa dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, bahkan sampai dua kali? Rekam jejak KPK yang belum pernah kalah di pengadilan hingga tingkat akhir menunjukkan KPK punya bukti yang kuat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, selanjutnya menjadi terdakwa di pengadilan. Bukti-bukti itu lantas diuji di pengadilan.

KPK pun kerap berucap bahwa pengakuan tersangka atau terdakwa bukan menjadi landasan KPK untuk membangun konstruksi kasus yang diusutnya.

Bukti-bukti tersebut membuat KPK yakin untuk menetapkan Setnov selaku anggota DPR RI periode 2009 s.d. 2014 bersama-sama dengan Direktur PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjono, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan diduga melakukan perbuatan korupsi sehingga diduga kerugian keuangan negara Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp 5,9 triliun pada tahun 2011 s.d. 2012.

Sejumlah saksi pernah mengonfirmasi kedekatan Setnov dengan pengusaha Andi Narogong yang dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK adalah orang yang membentuk tim Fatmawati sebagai kelompok yang mempersiapkan pengerjaan KTP-el.

Mantan ketua Komisi II dari fraksi Partai Golkar Chaeruman Harahap pada sidang 11 September 2017 menjelaskan soal perkenalan awalnya dengan Andi Narogong di ruangan di DPR dengan diperkenalkan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar saat itu Setya Novanto.

“Pertama di ruang rapat fraksi (Golkar), biasa kami lagi makan-makan, itu pertemuan pertama, dia dikenalkan Pak Setya Novanto,” kata Chaeruman.

Pertemuan kedua, Andi Narogong datang ke kantor Chaeruman dan pertemuan ketiga juga dilakukan di gedung DPR.

“Andi agustinus orang dekat Setnov?” tanya ketua majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar.

“Andi Agustinus katanya orangnya Setnov, kata orang-orang, itu juga hanya isu yang saya dengar seperti itu, saya tidak tahu lagi siapa yang menyebutkannya,” jawab Chaeruman.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penegakan Hukum Yang Kaya Kezaliman dan Miskin Rasa Keadilan

Bercermin kepada praktek penegakan hukum di Indonesia beberapa tahun tarakhir, khususnya di era Rezim Pemerintahan saat ini, tentunya kita melihat banyaknya praktek-praktek penanganan kasus hukum yang masih jauh dari apa yang diharapkan.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.