Rencana Terapkan Kebijakan Penggolongan Tarif Listrik, Pemerintah Lakukan Survei

1
82
Ignasius Jonan
Ignasius Jonan, Menteri ESDM.

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dalam rangka menerapkan kebijakan penggolongan tarif listrik, pemerintah akan melakukan survei pelanggan terlebih dulu.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, survei tersebut nantinya dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) secara daring. Survei ini akan berlangsung satu hingga dua pekan ke depan.

“Ini kan mau disurvei dan ditanyakan dulu ke masyarakat pelanggan secara mayoritas,” kata Jonan di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/11).

Menurut Jonan ada beberapa pertimbangan yang membuat pemerintah akan menerbitkan aturan tersebut. Salah satunya adalah meningkatkan penyerapan listrik rumah tangga. Apalagi tahun 2019 hingga 2025 akan ada pertambahan kapasitas listrik sebesar 40 ribu MW dari program Fast Tracking Project (FTP) I dan II.

Jadi nantinya, kelebihan listrik bisa diserap rumah tangga, tidak hanya industri.

“Makanya ini kami naikkan dayanya, supaya masyarakat bisa menikmati listrik lebih banyak,” kata Jonan.

Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan penyederhanaan golongan tarif meliputi beberapa kriteria. Pertama, golongan 900 VA (nonsubsidi) akan didorong menjadi 1.300 VA; tarifnya tetap Rp 1.352/kWh.

Kedua, golongan 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA dan 4.400 VA akan naik menjadi 5.500 VA dan tarifnya tetap Rp 1.467,28/kWh.

Ketiga, di atas 5.500 VA hingga 13.200 VA akan menjadi 13.200 VA, masih dengan tarif sama (Rp 1.467,28/kWh + PPN). Keempat, diatas 13.200 VA akan loss stroom, tarif tetap (1.467,28/kWh + PPN).

Namun demikian penentuan tarif tersebut masih belum final sebab masih dalam tahap kajian.

“Tapi ini detailnya nanti sedang dikaji,” kata Jonan.

Jika sudah rampung rencananya kebijakan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan kebijakan itu akan batal jika masyarakat menolaknya.

“Kalau masyarakat ini tidak setuju, tentunya kebijakan ini juga tidak perlu dijalankan,” kata Dadan di Kementerian ESDM, Jakarta. (Jarot/Hrn)

Komentar

BACA JUGA
Zakat ASN 2,5%

Presiden Tidak Akan Tandatangani UU MD3

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi tidak akan menandatangani revisi Undang-Undang No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, atau dikenal UU MD3 yang...
pistol, senjata api

Balik Melawan, Polrestro Jakbar Tembak Mati Perampok Bersenjata

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Petugas Polres Metro Jakarta Barat menembak mati perampok bersenjata api, Hendri, lantaran berusaha melawan anggota usai dilakukan penangkapan. "Petugas mengambil tindakan tegas dan...
luhut binsar panjaitan

Luhut: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tetap Berlanjut

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tetap berjalan meski meleset dari target awal beroperasi. Luhut menggelar...

KPU Bali Targetkan Partisipasi Pemilih Lebihi Nasional

DENPASAR, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menargetkan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2018 di daerah itu melebihi target nasional yang ditetapkan sebesar 75,5 persen. "Kami...

Bamsoet: UU MD3 Tidak Bungkam Kebebasan Pers

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan disetujuinya pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, atau dikenal dengan UU MD3 hasil perubahan...
loading...
Marah

Marah

Marah. Sebuah kata yang sederhana tapi punya implikasi yang besar.  Akibat marah, hubungan silaturrahim badunsanak bisa putus, dengan tetangga tidak berteguran, pejabat bisa kena...

SUARA WARGA MUHAMMADIYAH BISA JADI PENENTU PEMENANG PILGUB JATIM 2018

Suara Warga Muhammadiyah, Bisa Jadi Penentu Pemenang Pilgub Jatim 2018 By: Syaifulloh Penikmat Pendidikan Kedua calon Gubernur Jawa Timur kedua-duanya memiliki back ground dari Ormas terbesar di...
KH. Luthfi Bashori

Nikah Mut’ah Pernah Dihalalkan, Lantas Dilarang Untuk Seterusnya

Sy. Abdulah RA mengisahkan, ia dan para shahabat pergi berperang besama Rasulullah SAW tanpa disertai wanita (istri mereka). Lalu para shahabat bertanya kepada Rasulullah...