Rencana Terapkan Kebijakan Penggolongan Tarif Listrik, Pemerintah Lakukan Survei

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dalam rangka menerapkan kebijakan penggolongan tarif listrik, pemerintah akan melakukan survei pelanggan terlebih dulu.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, survei tersebut nantinya dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) secara daring. Survei ini akan berlangsung satu hingga dua pekan ke depan.

“Ini kan mau disurvei dan ditanyakan dulu ke masyarakat pelanggan secara mayoritas,” kata Jonan di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/11).

Menurut Jonan ada beberapa pertimbangan yang membuat pemerintah akan menerbitkan aturan tersebut. Salah satunya adalah meningkatkan penyerapan listrik rumah tangga. Apalagi tahun 2019 hingga 2025 akan ada pertambahan kapasitas listrik sebesar 40 ribu MW dari program Fast Tracking Project (FTP) I dan II.

Jadi nantinya, kelebihan listrik bisa diserap rumah tangga, tidak hanya industri.

“Makanya ini kami naikkan dayanya, supaya masyarakat bisa menikmati listrik lebih banyak,” kata Jonan.

Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan penyederhanaan golongan tarif meliputi beberapa kriteria. Pertama, golongan 900 VA (nonsubsidi) akan didorong menjadi 1.300 VA; tarifnya tetap Rp 1.352/kWh.

Kedua, golongan 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA dan 4.400 VA akan naik menjadi 5.500 VA dan tarifnya tetap Rp 1.467,28/kWh.

Ketiga, di atas 5.500 VA hingga 13.200 VA akan menjadi 13.200 VA, masih dengan tarif sama (Rp 1.467,28/kWh + PPN). Keempat, diatas 13.200 VA akan loss stroom, tarif tetap (1.467,28/kWh + PPN).

Namun demikian penentuan tarif tersebut masih belum final sebab masih dalam tahap kajian.

“Tapi ini detailnya nanti sedang dikaji,” kata Jonan.

Jika sudah rampung rencananya kebijakan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan kebijakan itu akan batal jika masyarakat menolaknya.

“Kalau masyarakat ini tidak setuju, tentunya kebijakan ini juga tidak perlu dijalankan,” kata Dadan di Kementerian ESDM, Jakarta. (Jarot/Hrn)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tidak Larang Demo Saat Pelantikan, Jokowi: Dijamin Konstitusi

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang ingin dilakukan masyarakat, menjelang dan saat pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Pilpres 2019, pada tanggal 20 Oktober mendatang.

La Nyalla: Kongres PSSI Merupakan Momentum Mengembalikan Kedaulatan Voters

"Dengan hak suaranya di kongres, voters lah yang akan menjadi penentu hitam putihnya sepakbola negeri ini. Sebab, voters-lah yang memilih 15 pejabat elit PSSI untuk periode 2019-2023. Yaitu Ketua Umum, 2 Wakil Ketua Umum, dan 12 Exco," kata La Nyalla

Rhenald Kasali: CEO Harus Bisa Bedakan Resesi dengan Disrupsi

Pakar disrupsi Indonesia, Prof Rhenald Kasali mengingatkan agar pelaku usaha dan BUMN bisa membedakan ancaman resesi dengan disrupsi. Terlebih saat sejumlah unicorn mulai diuji di pasar modal dan beralih dari angel investor ke publik.

Ditengah Merapatnya Prabowo ke Jokowi, Sandiaga “Deklarasi” Kembali ke Gerindra

Sandiaga Uno yang sebelum Pilpres 2019 menyatakan keluar dari Partai Gerindra untuk berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2019, hari ini Selasa (15/10) menyatakan kembali ke partai asalnya tersebut.

Anda Penderita Tukak Lambung? Catat, Inilah Obat Pengganti Ranitidin Yang Telah Ditarik

Dari laman resmi BPOM yang diakses di Jakarta, Selasa (15/10), menyebut obat dengan Ranitidin saat ini ditarik secara sementara karena diduga mengandung cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) yang memicu kanker (karsinogenik).

Sesuai Anjuran Anies, Pemkot Jaktim Siapkan Trotoar Jatinegara Untuk Berdagang PKL

Pemerintah Kota Jakarta Timur saat ini sedang menyiapkan area trotoar di kawasan Jatinegara sebagai area bagi pedagang kaki lima (PKL). Hal ini dilakukan sesuat dengan permintaan Gubernur Anies Baswedan.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi