Rencana Terapkan Kebijakan Penggolongan Tarif Listrik, Pemerintah Lakukan Survei

1
73
Ignasius Jonan
Ignasius Jonan, Menteri ESDM.

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dalam rangka menerapkan kebijakan penggolongan tarif listrik, pemerintah akan melakukan survei pelanggan terlebih dulu.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, survei tersebut nantinya dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) secara daring. Survei ini akan berlangsung satu hingga dua pekan ke depan.

“Ini kan mau disurvei dan ditanyakan dulu ke masyarakat pelanggan secara mayoritas,” kata Jonan di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/11).

Menurut Jonan ada beberapa pertimbangan yang membuat pemerintah akan menerbitkan aturan tersebut. Salah satunya adalah meningkatkan penyerapan listrik rumah tangga. Apalagi tahun 2019 hingga 2025 akan ada pertambahan kapasitas listrik sebesar 40 ribu MW dari program Fast Tracking Project (FTP) I dan II.

Jadi nantinya, kelebihan listrik bisa diserap rumah tangga, tidak hanya industri.

“Makanya ini kami naikkan dayanya, supaya masyarakat bisa menikmati listrik lebih banyak,” kata Jonan.

Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan penyederhanaan golongan tarif meliputi beberapa kriteria. Pertama, golongan 900 VA (nonsubsidi) akan didorong menjadi 1.300 VA; tarifnya tetap Rp 1.352/kWh.

Kedua, golongan 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA dan 4.400 VA akan naik menjadi 5.500 VA dan tarifnya tetap Rp 1.467,28/kWh.

Ketiga, di atas 5.500 VA hingga 13.200 VA akan menjadi 13.200 VA, masih dengan tarif sama (Rp 1.467,28/kWh + PPN). Keempat, diatas 13.200 VA akan loss stroom, tarif tetap (1.467,28/kWh + PPN).

Namun demikian penentuan tarif tersebut masih belum final sebab masih dalam tahap kajian.

“Tapi ini detailnya nanti sedang dikaji,” kata Jonan.

Jika sudah rampung rencananya kebijakan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan kebijakan itu akan batal jika masyarakat menolaknya.

“Kalau masyarakat ini tidak setuju, tentunya kebijakan ini juga tidak perlu dijalankan,” kata Dadan di Kementerian ESDM, Jakarta. (Jarot/Hrn)

BAGIKAN
loading...

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

Peresmian Kantor Induk PJR Serang

Kantor Induk Polisi Jalan Raya Serang Resmi Beroperasi

SERANG, SERUJI.CO.ID - PT Astra Infra Toll Road Tangerang-Merak selaku pengelola jalan tol Tangerang-Merak bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri meresmikan beroperasinya Kantor Induk Patroli...
Khofifah-Emil

Resmi Usung Khofifah-Emil, Golkar Ancam Beri Sanksi Kadernya yang Tak Dukung

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - DPP Partai Golkar mengancam akan mengambil sikap tegas kepada kader partai Golkar yang tidak menjalankan putusan Partai Golkar yang telah memberikan...
Gus Ipul (kiri) dan Khofifah (kanan)

Survei: Jika Pilgub Jatim Dilakukan Hari ini, Siapakah Yang Anda Pilih?

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur akan berlangsung pada tahun 2018. Dan saat ini sudah ada dua pasang calon yang secara resmi...

KANAL WARGA TERBARU

Setan Pendidikan yang Bernama Kompetisi

Oleh Muhammad Hanif Priatama Bagaimana cara kebanyakan orangtua mengetahui seberapa baik anaknya di sekolah saat ini? Jawabannya : RANGKINGNYA! Ya, tidak ada sarana yang paling...
KH. Luthfi Bashori

Pilih Mancung atau Pesek?

KH. Luthfi Bashori Seseorang yang berpakaian islami itu menunjukkan imannya MANCUNG di sisi Allah. Sedangkan menanggalkan pakaian islami itu adalah perbuatan orang yang PESEK imannya...
images lpdp

Contoh Essai LPDP: Sukses Terbesar dalam Hidupku

Beasiswa LPDP menjadi pilihan bagi para penuntut ilmu yang ingin melanjutkan pendidikannya pada level Master dan Doktoral, baik di Dalam maupun Luar Negeri. Salah...