PLN Perlu Konsisten Gunakan Energi Baru Terbarukan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mendesak pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mulai secara konsisten menggunakan energi baru terbarukan (renewabe energy) untuk pembangkit tenaga listrik.

“Program pembangkit listrik 35.000 MW seharusnya lebih banyak dipasok dengan energi baru terbarukan, minimal energi yang lebih bersih seperti gas,” kata Tulus melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat.

Apalagi, fakta di lapangan menunjukkan keandalan jaringan listrik PT PLN masih buruk, meskipun manajemen PT PLN menyatakan sudah tidak ada lagi “zona merah” yang artinya tidak ada wilayah yang mengalami kekurangan pasokan atau krisis tenaga listrik di seluruh Indonesia.

Begitu pula dengan tegangan di rumah konsumen yang seringkali masih naik turun. Tulus mengatakan di wilayah Jakarta saja tegangan masih sering di bawah 200 volt. Padahal, seharusnya tegangan yang standar adalah 220 volt.

BACA JUGA:  Terkesan Plin-Plan, Hanya Selang Sejam Pemerintah Batalkan Kenaikan Premium

“Kalau di Jakarta saja masih di bawah 200 Volt, bagaimana di luar Pulau Jawa?” tanyanya.

Tulus menduga kondisi tersebut karena sumber dana PT PLN banyak tersedot untuk pembiayaan program pembangkit listrik 35.000 MW. Apalagi, program tersebut oleh banyak kalangan dianggap terlalu dipaksakan.

“Karena itu, sudah seharusnya pengunaan energi baru terbarukan mulai dilakukan secara konsisten. Hari ini adalah Peringatan Hari Listrik Nasional ke-72. Sudah 72 tahun, seharusnya pelayanan listrik kepada konsumen jauh lebih baik,” tuturnya. (Ant/SU03)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Apakah Anda Penyandang Diabetes Mellitus? Begini Cara Mengetahuinya

Diabetes Mellitus adalah penyakit yang tinggi jumlah pengidapnya. Setiap orang dapat terkena Diabetes. Tapi tahukah anda cara mengetahuinya?

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi