DPR: Maksimalkan Pengembangan Energi Baru Terbarukan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menginginkan pemerintah dapat benar-benar memaksimalkan pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai komitmen Indonesia untuk mengurangi tingkat emisi karbon.

“Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan merupakan suatu langkah yang kita dorong dalam rangka memenuhi perjanjian international, yaitu Kesepakatan Paris, yang telah kita ratifikasi,” kata Satya Widya Yudha dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/2).

Dalam ratifikasi tersebut di antaranya Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon hingga 29 persen pada tahun 2030 mendatang.

Satya juga telah mengunjungi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Sidrap, Sulawesi Selatan, Kamis (1/2), yang ditargetkan akhir Februari 2018.


Politisi Partai Golkar tersebut menuturkan, beroperasinya PLTB merupakan langkah yang sangat baik guna mengembangkan EBT sebagai sumber energi utama masa depan.

Dia juga menginginkan agar pemerintah dapat betul-betul memikirkan langkah yang tepat dalam melakukan ekspansi EBT sehingga tidak hanya tenaga angin, tetapi juga menggunakan arus laut, sinar matahari, hingga panas bumi atau geothermal.

BACA JUGA:  Ramah Lingkungan, Pemkot Pasang Alat Konverter di Mobil Operasional

Sebagaimana diwartakan, pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pembangkit listrik, sejak tahun 2011, tercatat pembangkit listrik EBT mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10 persen setiap tahun.

“Catatan ini adalah bukti komitmen Pemerintah dalam mengembangkan EBT. EBT juga harus menarik bagi investor, dan harga jual listriknya tetap harus kompetitif agar tarif konsumen tidak mahal,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta, Kamis (25/1).

Tren positif kontribusi pembangkit EBT dimulai sejak tahun 2011 dengan kapasitas terpasang sekitar 5,16 Gigawatt (GW). Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2012, yaitu sebesar 5,48 GW atau naik 6,2 persen. Selanjutnya, pada tahun 2013, kontribusi EBT meningkat sebesar 21,1 persen atau menjadi 6,6 GW.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi