Pengadilan AS Perintahkan Trump Aktifkan Kembali Program Perlindungan Imigran Muda

NEW YORK, SERUJI.CO.ID – Hakim federal Amerika Serikat pada Jumat (3/8) waktu setempat, memutuskan pemerintahan Presiden Donald Trump harus mengembalikan secara penuh program DACA, termasuk dengan menerima permohonan baru untuk program tersebut.

DACA adalah program melindungi imigran anak muda, yang dibawa ke Amerika Serikat secara gelap ketika mereka masih kecil, dari pemulangan.

Hakim Distrik A.S. John Bates di Washington, D.C., mengatakan akan tetap memegang putusannya pada Jumat. Namun, ia akan memberi waktu hingga 23 Agustus bagi pemerintah untuk menentukan apakah mereka akan mengajukan banding.

Bates pertama kali mengeluarkan putusan seperti itu pada April. Pada saat itu, ia memerintahkan pemerintah federal melanjutkan program DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), termasuk menerima permohonan. Bates tetap berada dalam keputusannya itu selama 90 hari guna memberi waktu kepada pemerintah untuk memberikan penjelasan lebih baik soal mengapa program DACA harus diakhiri.

Pada Jumat, Bates mengatakan ia tidak akan mengubah putusan sebelumnya karena alasan-alasan yang dipakai pemerintahan Presiden Donald Trump tidak menghiraukan kekhawatirannya.

Bates adalah hakim yang ditunjuk mantan Presiden George W. Bush, tokoh Partai Republik.

Di bawah DACA, sekitar 700.000 pemuda dan pemudi, yang kerap disebut sebagai “Pemimpi”, dilindungi dari pendeportasian. Mereka juga diberi izin untuk bekerja selama periode dua tahun. Setelah itu, mereka harus mengajukan permohonan lagi untuk dimasukkan dalam program.

Program tersebut dibentuk pada 2012 pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama, tokoh Demokrat.

Dua pengadilan federal lainnya di California dan New York telah memerintahkan agar DACA tetap dijalankan sementara perkara pengadilan terkait penentangan keputusan Trump untuk mengakhiri program itu berlanjut.

Tuntutan hukum lain yang diajukan di pengadilan federal Texas berupaya agar DACA dihentikan.

Juru bicara Departemen Kehakiman, Jumat, mengatakan pemerintah akan tetap membela sikapnya bahwa pemerintah “bertindak sesuai kerangka wewenangnya dalam menentukan untuk menurunkan DACA secara tertib”.

Sejauh ini, Kongres belum berhasil menggolkan perundang-undangan untuk mengurus nasib “Pemimpi”, termasuk kemungkinan pembukaan kesempatan mendapatkan kewarganegaraan bagi mereka, demikian Reuters. (SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Divestasi Freeport

NKRI Adil dan Beradab

Mempertentangkan syariat Islam dengan Pancasila adalah ahistoris dan tidak logis. Apalagi, faktanya, syariat Islam memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

Boneka Cantik dari Balaikota

Seperti drama korea (drakor), ada yang menangis ada yang tertawa. Akhirnya perburuan rekom PDIP untuk pilwali Surabaya mencapai antiklimaks, Rabu (2/9). And the winner is...Tri Rismaharini sebagai sutradara terbaik. Whisnu berusaha tatag, berdiri di depan kamera menghadap Megawati Soekarnoputri. "Aku tidak akan buang kamu, Whisnu," kata Mega.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Bantah Keterangan Polisi, BPK Tegaskan Belum Pernah Audit Dana Kemah Pemuda Islam

Ternyata BPK menyatakan belum ada permintaan audit terkait kegiatan Apel dan Kemah Pemuda Islam 2017. Bahkan, BPK pun belum pernah melakukan ekspose terkait dugaan penyimpangan dana atas kegiatan tersebut yang menjerat Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

dr. Antina Nevi Hidayati, SpKJ