Support Mustolih, PBNU Minta Alfamart Transparan

0
115
Mustolih dengan Ketua PB NU Ketua Umum KH Said Aqil Siroj. (Foto: nu.or.id)

JAKARTA – PBNU mendukung Mustolih Siradj yang meminta Alfamart untuk melaporkan donasi yang diberikan para pelanggan yang mendonasikan uang kembalian belanja. Dukungan itu disampaikan langsung dalam bentuk surat yang ditandatangani Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Sekretaris Jenderal PBNU H. A. Helmy Faishal Zaini.

Menurut Kiai Said, perlu adanya keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraa sumbangan yang diberikan masyarakat (konsumen) yang selama ini memberikan donasi uang kembalian ke gerai Alfamart.

“Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung penuh upaya dan ikhtiar Saudara Mustolih Siradj, santri yang juga konsumen dan donator Alfamart, untuk mendesak transparansi penyelenggaraan donasi yang dilakukan Alfamart (PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk),” katanya ketika ditemui Mustolih di gedung PBNU, Jakarta Kamis (16/2).

Transparansi dan akuntabilitas, kata Kiai Said, sangat penting agar penyelenggara sumbangan bertanggung jawab, amanah, akuntable, tepat sasaran, dan tidak merugikan masyarakat.

Menurut Mustolih, pada pertemuan yang berlangsung 30 menit tersebut, perkaranya tersebut didukung juga Lembaga Bantuan Hukum PBNU serta Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor.

Sekadar diketahui, pada November 2015 Mustolih menyurati Direktur Utama PT Sumber Alfarian Trijaya TBk (Alfamart). Isinya meminta transparansi dana donasi. Surat tersebut dijawab. Intinya data yang diminta tidak bisa dipenuhi. Mustolih tidak puas dengan jawaban tersebut. Ia kembali mengirimi surat kepada pihak yang sama. Namun, tidak dibalas.
Oleh karena itu, Mustolih membawa persoalan tersebut ke Komisi Informasi Pusat (KIP).

Pada Oktober tahun 2016, proses persidangan tersebut dimulai. Pada 16 Desember 2016, KIP memutuskan bahwa Alfamart harus memberikan data-data yang diminta Mustolih.  Pada 9 Februari 2017 Mustolih mendapat panggilan dari Pengadilan Negeri Tangerang. Ia bersama KIP digugat Alfamart.

Soal permintaan transparanasi dana sumbangan dari masyarakat tersebut yang masuk ke ranah hukum, menurut Kiai Said, itu proses yang harus dijalani. “Tapi gerakan transparansi harus didukung,” pungkasnya.

EDITOR: Rizky

BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Terbaru

pcc

IAI Bantah Penahanan Apoteker Terkait PCC

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) membantah bahwa penahanan apoteker di Kendari, Sulawesi Tenggara, terkait dengan kasus peredaran penyalahgunaan tablet...
Jazuli Juwaini

Politisi PKS: Ulama dan Umat Islam Adalah Penjaga Pancasila dan NKRI

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan bahwa ulama dan umat Islam selama ini telah berperan penting...

Risma Target 700 Tanah Pemkot Tersertifikasi Tahun Ini

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menarget sertifikasi 700 tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tahun 2017. Dari jumlah itu, 230 sertifikat...
gunung agung

82 Angkot Gratis Siaga Antar Siswa Pengungsi Gunung Agung

KLUNGKUNG, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 82 unit angkutan kota (angkot) yang beroperasi mengantar jemput siswa dan para pengungsi Gunung Agung secara gratis akan disiagakan Pemerintah...
Nobar G30S/PKI

DPW PAN Jatim Gelar Nobar Film G30S/PKI

SURABAYA - DPW PAN Jatim akan menggelar nonton bareng (nobar) film G30S/PKI yang dijadwalkan akan digelar di kantot DPW PAN Jatim, pada tanggal 29...

Dr. Ahmad Sofian, SH, MA

Dr. Ahmad Sofian, SH, MA, pakar hukum pidana yang terlahir di Medan, 29 September 1971 ini merupakan seorang pakar hukum yang mempunyai rasa kemanusiaan...