Setnov Mengaku Bertemu Fredrich di Bioskop

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mantan Ketua DPR Setya Novanto mengaku pertama kali bertemu dengan advokat Fredrich Yunadi secara kebetulan di bioskop.

“Saya kenal dengan terdakwa sejak April 2017, waktu ‘nonton’ bioskop sama istri anak buah saya namanya Caren yang kenal baik dengan Pak Fredrich,” kata Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (3/5) malam.

Setya Novanto (Setnov) bersaksi untuk mantan pengacara Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi yang didakwa bersama-sama dengan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo untuk menghindarkan Setnov diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP-Elektronik.

“Saya dikenalkan sama Fredrich dan disampaikan ini pengacara yang telah menangani perkara yang juga berkaitan dengan Budi Gunawan saya katakan ‘Oh ya?’ Kita lalu mengobrol sebentar lalu tidak ketemu lagi,” kata Setnov.

Budi Gunawan yang dimaksud adalah Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) yang sebelumnya pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 2015 tapi dibatalkan dalam praperadilan. Fredrich menjadi salah satu pengacaranya.

“Saya tahu Pak Fredrich advokat dijelaskan Caren, dia anak buah saya di Partai Golkar, kami ‘ngobrol-ngobrol’ masalah yang ringan, tapi belum cerita masalah kasus hanya Pak Fredrich sudah pengalaman dalam dunia pengacara dan cerita tentang kasus-kasus yang ditangani,” kata Setnov.

Selang beberapa bulan kemudian saat Setnov sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi KTP-Elektronik, Setnov pun membuat 10 surat kuasa untuk Fredrich.

“Total ada 10 surat kuasa untuk pencekalan, ‘judicial review’ ke Mahkamah Konstitusi dan terkait kasus KTP-E itu sendiri,” ungkap Setnov.

Saat proses penyidikan KTP-E berlangsung, Setnov dan Fredrich sempat melakukan diskusi di gedung DPR soal kesehatan Setnov, khususnya terkait dengan kondisi Setnov yang kerap mengantuk.

“Saya katakan kalau saya sudah operasi jantung, tapi kok hipertensi saya tetap tinggi, lalu Pak Fredrich mengatakan ‘Saya sudah pasang 12 ring’, waktu itu saya kira 10 ring saja sudah sulit, ternyata ini (jumlah ringnya) sudah lebih, kok masih sehat?,” katanya.

“Dia katakan ‘Saya punya dokter di Indonesia, ada dua, yaitu dokter Santoso sebagai dokter jantung dan satu orang dokter Polri tapi yang Polri dia belum sebut namanya itu, hanya dikatakan ahli hipertensi,” cerita Setnov.

Lalu Fredrich pun menyarankan agar Setnov melakukan pengecekan kesehatan menyeluruh dan meminta agar Setnov memperlihatkan “medical record” miliknya.

“Saya katakan ‘Ya sudah kalau ada waktu saya sampaikan ke istri, tapi setelah itu kita ‘ngobrol-ngobrol’ yang lain,” ungkap Setnov.

Setnov pun mengaku tidak tahu bahwa Fredrich pada November 2017 meminta rekam medis milik Setnov dari RS Premier Jatinegara kepada istri Setnov, Deisti Astriani Tagor.

“Saya diberitahu itu kalau nggak salah justru setelah ‘pas’ saya sudah di rutan. Istri saya mengatakan kalau tidak salah waktu saya diperiksa ditanya soal ‘medical record’. Saat kunjungan, saya tanya ke istri ‘Yang, itu ‘medical record’ benar dikasih’? Dia jawab ‘Ooh iya saya lupa waktu itu pernah Pak Fredrich sudah bicara sama kamu, jadi saya kasih ‘medical record’ melalui ajudan perempuan terus difoto’. Habis foto lalu dikasih ke istri saya,” kata Setnov.

Sebelumnya, Fredrich sempat menuduh dokter di RS Premier Jatinegara maupun di RS Medika Permata Hijau membocorkan resume medis milik Setnov ke penyidik KPK.

Padahal dalam sidang 19 April 2018, dokter Bimanesh Sutarjo yang dihadirkan sebagai saksi mengatakan bahwa pada 16 November 2017, Fredrich yang mengantarkan resume medis milik Setnov ke apartemennya. Bahkan mengirimkan foto-foto resume medis itu melalui “whatsapp”.

Barulah pada 16 November 2017 Fredrich, menurut Bimanesh, mengatakan ada “rencana kecelakaan” untuk Setnov dan bukan pemeriksaan hipertensi dan ginjal seperti yang disampaikan Fredrich sebelumnya kepada Bimanesh. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Bantah Keterangan Polisi, BPK Tegaskan Belum Pernah Audit Dana Kemah Pemuda Islam

Ternyata BPK menyatakan belum ada permintaan audit terkait kegiatan Apel dan Kemah Pemuda Islam 2017. Bahkan, BPK pun belum pernah melakukan ekspose terkait dugaan penyimpangan dana atas kegiatan tersebut yang menjerat Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

dr. Antina Nevi Hidayati, SpKJ