KPPU Medan Periksa Kasus Persekongkolan Tender Senilai 176 Milliar

0
75
  • 2
    Shares
persekongkolan tender
Sidang dugaan persekongkolan tender di Kantor KPD Medan, Kamis (25/1/2018). (foto:Mica/SERUJI)

MEDAN, SERUJI.CO.ID – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan akan melakukan pemeriksaan terhadap kasus dugaan persekongkolan tender yang melanggar Pasal 22 UU nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Terdapat dua paket tender yang diperiksa yaitu Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Pelebaran Jalan Kabanjahe-Kutabuluh Tahun Anggaran 2013-2014 dengan nilai pagu Rp146.243.600.000 dan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Kutabuluh Lawe Pakam Tahun Anggaran 2015 dengan nilai pagu Rp29.973.600.000. Sehingga total nilai paket untuk kedua tender tersebut adalah sebesar Rp176.217.200.000.

“Tahap pemeriksaan lanjutan sendiri nantinya berlangsung selama 60 hari kerja. Jika diperlukan, jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk paling lama 30 hari kerja,” kata Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Medan, Ramli Simanjuntak di Kantor KPD Medan Jalan Gatot Subroto, Kamis (25/1).

Dalam persidangan, Nawir Messi sebagai Ketua Tim Majelis Komisi, Syarkawi Rauf dan Saidah Sakwan masing-masing sebagai anggota akan memeriksa alat bukti yang diajukan baik oleh Investigator KPPU, maupun pihak terlapor, serta memanggil saksi, ahli dan atau pihak lain atas dugaan pelanggaran tersebut.

Dalam perkara, adapun pihak terlapor adalah PT. Lince Romauli Raya, PT. Arnas Putra Utama, PT. Gayotama Leopropita, PT. Multhi Bangun Cipta Persada, PT. Matahari Ahdya, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah l Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah T Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015, Pejabat Pembuat Komitmen 05 Tahun Anggaran 2013 dan Pejabat Pembuat Komitmen OS Tahun Anggaran 2015.

“Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperdalam dan mengumpulkan bukti-bukti serta guna melihat sejauh mana dugaan adanya persekongkolan tender yang ada pada pelelangan pekerjaan paket-paket tersebut,” terangnya.

Dia menambahkan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha yang diputuskan bersalah dapat dikenakan denda sebesar Rp 1 miliar sampai dengan Rp 25 miliar.

“Melalui proses pemeriksaan ini diharapkan dapat melahirkan keadilan tidak saja bagi para pihak yang terkait, namun juga bagi para pelaku usaha di industri jasa konstruksi secara umum sehingga nantinya dapat tercipta persaingan yang lebih sehat dalam pengadaan barang dan jasa,” pungkasnya. (Mica/SU05)

Langganan berita lewat Telegram
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

TERBARU