DPR Desak Pemerintah Ungkap Kematian Adelina

KUPANG, SERUJI.CO.ID – Ketua Komisi V DPR-RI Fahry Djemi Francis mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengusut kasus kematian Adelina, TKW asal Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur di Malaysia yang diduga melibatkan majikannya.

“Saya berharap ini menjadi perhatian serius kita semua, khususnya pemerintah Indonesia dan NTT untuk mengusut tuntas kasus ini,” katanya kepada wartawan di Kupang, Sabtu (17/2).

Menurut dia, kematian yang menimpa TKW tersebut merupakan satu dari sekian banyak TKW asal NTT yang menjadi korban kekejaman majikan saat menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia.

“Informasi yang saya terima adik kita Adelina meninggal akibat disiksa majikan. Saya rasa ini sudah keterlaluan dan pemerintah menurut saya harus bertindak tegas,” katanya menegaskan.

Menurutnya jika hal ini dibiarkan, nantinya akan muncul kesan bahwa Indonesia lamban dalam menanggani kasus kematian dari Adelina.

Menurutnya kematian dari Adelina akibat disiksa oleh majikannya itu jangan dilihat karena Adelina adalah TKW yang berstatus ilegal saat bekerja ke Malaysia.

Namun, yang paling utama adalah respon kemanusiaan pemerintah terkait meninggal warganya secara tidak wajar,” tambah politisi dari Partai Gerindra itu.

Ia juga menilai bahwa meninggalkan TKW asal NTT itu menjadi duka mendalam bagi seluruh masyarakat NTT, karena memang hingga saat ini kematian para pejuang ekonomi keluarga dari NTT semakin hari terus bertambah.

Adelina dilaporkan meninggal dunia pada Minggu (11/2) di rumah sakit setempat. Sebelumnya Adelina dilaporkan mengalami kekurangan gizi dan luka-luka yang diduga disebabkan aksi kekerasan majikannya.

Pengadilan Malaysia telah menetapkan tiga tersangka yaitu dua orang majikan bersaudara beserta ibu kandung mereka.

KJRI Penang sudah berkomunikasi dengan jaksa penuntut umum serta agen di Malaysia untuk memastikan hak-hak Adelina terpenuhi mulai dari sisa gaji dan kompensasi.

Sementara itu, jenazah Adelina yang dijadwalkan tiba di Kupang Sabtu (17/2) pagi pukul 08.35 WIta dengan maskapai penerbangan Garuda ditunda menjadi pukul 12.50 Wita waktu setempat. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER