Sekda Kukar Sebut KPK Sita Dokumen Perjanjian

SAMARINDA, SERUJI.CO.ID – Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara Marli mengemukakan bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sejumlah dokumen yang dimiliki pemerintah kabupaten setempat, salah satunya terkait dokumen perjanjian kerja sama.

Namun Marli pada Selasa (26/9) membantah bahwa dokumen yang diminta oleh penyidik KPK tersebut terkait perjanjian kerja sama tambang maupun perkebunan.

“Bukan soal tambang, bukan soal kebun dan juga proyek pembangunan, namun lebih baik biar KPK saja yang langsung menjelaskannya,” katanya.

Disinggung keberadaan Bupati Kukar Rita Widyasari, Marli mengaku tidak tahu persis karena sejak kehadiran KPK melakukan penyidikan di Pemkab Kukar, telepon selulernya tak luput ikut disita.

Begitu juga dengan kondisi Wakil Bupati Kukar Darmansyah yang saat kejadian juga tidak berada di kantornya.

“Sampai sekarang HP belum dikembalikan. Begitu pula dengan milik sejumlah pegawai,” katanya.

Marli menegaskan bahwa saat proses penyidikan pihaknya cukup proaktif dengan tugas penyidik di lapangan.

“Ruangan semua bidang dimasuki, ada 12 bidang dari semua gedung yang ada dari A, B hingga C,” tegasnya.

Ia mengaku tidak tahu hingga kapan proses penyidikan KPK ini berakhir karena saat pihaknya menanyakan kepada petugas tak satupun yang menjawab.

“Pada pinsipnya kami mendukung apa yang dilakukan oleh KPK dalam mengungkapkan fakta dan kebenaran,” tegasnya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pria 57 Tahun di Bogor: Jari Kaki Terasa Kaku, Bekas Luka Menghitam dan Bersisik

Dok, jari-jari kaki saya terasa kaku, agak mati rasa kadang nyeri, terus kaki kanan di atas mata kaki awalnta gatal saya garuk luka, sekarang sembuh tapi kulitnya jadi bersisik dan menghitam. Ini indikasi apa ya dokter?

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER