MA Kuatkan Hukuman Dewi Yasin Limpo

JAKARTA – Mahkamah Agung tetap menghukum mantan anggota Komisi VII DPR dari Partai Hanura, Dewi Yasin Limpo dengan delapan tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Anggota majelis hakim perkara kasasi itu, Krisna Harahap  di Jakarta, Rabu (22/2), membenarkan putusan yang memperkuat hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan delapan tahun kurungan dan denda Rp 200 juta.

“Karena terbukti menerima suap sebesar 177.700 dolar Singapura dalam rangka pengadaan anggaran untuk pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua,” katanya. Majelis hakim perkara tersebut dipimpin oleh Artidjo Alkostar dengan anggota Krisna Harahap dan Syamsul Chaniago.

Ia menambahkan, disamping memperkuat putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Jakarta) mengenai pidana penjara dan denda, MA memperbaiki amar putusan mengenai hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik untuk menduduki jabatan publik.

Yang dapat dicabut menurut majelis hakim agung adalah hak dipilih, yakni 5 tahun setelah menjalani pidana pokok, bukan hak memilih karena yang terakhir ini merupakan hak azasi manusia yang tidak dapat dihilangkan maupun dikurangi.

Sebelumnya di tingkat pertama, Dewi Yasin Limpo divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menjadi menerima suap 177.700 dolar Singapura (sekitar Rp1,7 miliar) untuk mengupayakan anggaran pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai Provinsi Papua.

Vonis itu lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta hakim menghukum Dewi dan Bambang masing-masing selama 9 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Khusus untuk Dewie dikenakan pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama 12 tahun.

EDITOR:Rizky

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.

Kemcer Di Curug Cipeteuy