KPK Geledah Rumah dan Kantor Tersangka Kasus BLBI

0
80
blbi
Investigasi Skandal BLBI

JAKARTA – KPK menggeledah rumah dan kantor mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim terkait pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Untuk pengembangan penyidikan BLBI dengan tersangka SAT (Syafruddin Arsyad Tumenggung), tim penyidik pada Senin (18/9) melakukan penggeledahan di 2 lokasi yaitu pertama rumah tersangka SAT di Cipete Jakarta Selatan dan kantor tersangka SAT, PT Fortius Investment Asia di Jalan Raden Patah, Kebayoran Baru, Jaksel,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (20/9).

Penggeledahan dilakukan oleh 2 tim secara paralel di 2 lokasi tersebut sejak pukul 10.00 – 17.00 WIB.

“Dari kedua lokasi penyidik menyita sejumlah dokumen. Dokumen ini akan dipelajari lebih lanjut oleh tim untuk mendukung proses penyidikan yang dilakukan,” tambah Febri.

Menurut Febri, dokumen-dokumen tersebut dapat menjadi bukti signifikan.

“Kita juga sudah hampir menyelesaikan hasil koordinasi dengan BPK terkait kerugian keuangan negara,” ungkap Febri.

KPK menetapkan mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim.

SKL diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-djakti dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Berdasar Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang, meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

Syafruddin diduga mengusulkan pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham atau SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham atau pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 2004.

1
2
BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Terbaru

Shah Porir Dwip, Tanah Harapan bagi Setengah Juta Jiwa Rohingya

SERUJI.CO.ID - Pernahkah terbayang adegan ini? Pada suatu malam buta, rumah gubuk yang kita tempati bersama orang tua dan adik-adik kita tiba-tiba digedor dengan...

Demo Istana, Ratusan Mahasiswa Tuntut Janji Kampanye Jokowi-JK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) sejak siang, Jumat (20/10) melakukan aksi unjuk rasa di...
taksi online

Peraturan Baru, Taksi Online Boleh Dimiliki Individu

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Revisi atas Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan nomor 26 tahun 2017 telah diselesaikan oleh Menteri Perhubungan. Perubahan yang mendasar dari revisi Permen...
Nyono Suharli

Besok, Golkar Keluarkan Rekomendasi Bacagub Jatim Untuk Khofifah

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Surat rekomendasi untuk bacawagub Jatim Khofifah Indar Parawansa dari partai Golkar dipastikan akan turun besok, Sabtu (21/10). Rencananya rekomendasi tersebut akan...

Produk Kefir dari Fermentasi Susu Kambing Kian Diminati

SOLO, SERUJI.CO.ID - Produk berbahan baku kefir atau fermentasi susu kambing buatan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mulai...
Menteri Asman Abnur

Alasan Efisiensi, Pemerintah Bubarkan 8 Lembaga Non-Struktural

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur menyampaikan daftar delapan Lembaga Non-Struktural (LNS) yang akan dibubarkan atau dilebur...