KPK Geledah Rumah dan Kantor Tersangka Kasus BLBI

0
82
blbi
Investigasi Skandal BLBI

JAKARTA – KPK menggeledah rumah dan kantor mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim terkait pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Untuk pengembangan penyidikan BLBI dengan tersangka SAT (Syafruddin Arsyad Tumenggung), tim penyidik pada Senin (18/9) melakukan penggeledahan di 2 lokasi yaitu pertama rumah tersangka SAT di Cipete Jakarta Selatan dan kantor tersangka SAT, PT Fortius Investment Asia di Jalan Raden Patah, Kebayoran Baru, Jaksel,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (20/9).

Penggeledahan dilakukan oleh 2 tim secara paralel di 2 lokasi tersebut sejak pukul 10.00 – 17.00 WIB.

“Dari kedua lokasi penyidik menyita sejumlah dokumen. Dokumen ini akan dipelajari lebih lanjut oleh tim untuk mendukung proses penyidikan yang dilakukan,” tambah Febri.

Menurut Febri, dokumen-dokumen tersebut dapat menjadi bukti signifikan.

“Kita juga sudah hampir menyelesaikan hasil koordinasi dengan BPK terkait kerugian keuangan negara,” ungkap Febri.

KPK menetapkan mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim.

SKL diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-djakti dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Berdasar Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang, meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

Syafruddin diduga mengusulkan pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham atau SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham atau pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 2004.

1
2
BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

Bupati Malinau Hadiri Rapat Paripurna DPRD Penetapan APBD 2018

MALINAU, SERUJI.CO.ID - Bupati Malinau hadiri rapat paripurna ke IX masa sidang III DPRD kabupaten Malinau tahun 2017 yang diadakan di ruang sidang kantor...
Setya Novanto dan KPK

Pengacara Belum Pastikan Setya Novanto Hadir di Persidangan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kuasa Hukum Setya Novanto, Firman Wijaya, menyatakan belum mengetahui apakah kliennya dapat dihadirkan sebagai terdakwa pada sidang perdana perkara tindak pidana korupsi...
Polrestabes Surabaya

Polrestabes Surabaya Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya meraih predikat "Wilayah Bebas Korupsi" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Kami mengucapkan terima kasih kepada...

KANAL WARGA TERBARU

Untitled

Utopia Share Syndrome

Hadirnya media sosial di tengah kerasnya kehidupan telah melahirkan "penyakit" baru yang bolehlah saya sebut dengan istilah "Share Syndrome". Sederhananya, Share Syndrome adalah semacam...

Max Havelaar dan AMDK Ummat

Dowwes Dekker adalah salah satu pencabut tonggak kejam kolonialisme di bumi Nusantara. Ia menjadi amtenaar saat Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memaksa penduduk...
Diky Supratman

Tiga Tahun Bocah Ini Berjuang Dengan Penyakitnya

Kotawaringin Barat - Diky Supratman (16) anak dari pasangan Mustofa dan Marni jl. Ahamd Yani gg. Baning RT 29 Kelurahan Baru Arut Selatan Kotawaringin...