KPK akan Jerat Korupsi Korporasi

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersiap menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

KPK juga telah mengajak bertemu para hakim agung dan penegak hukum lain untuk menerapkan aturan penanganan korupsi yang membidik korporasi atau perusahaan.  Salah satu yang datang ke Gedung Merah Putih KPK hari ini, Kamis (23/2) adalah Hakim Agung Surya Jaya.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, maksud kedatangan para stakeholder adalah demi menyamakan sikap agar penerapannya berjalan baik. “Memang beberapa waktu terakhir ini, para hakim agung dan penegak hukum lain telah kita ajak diskusi agar penerapan Perma ini bisa maksimal,” tuturnya.

Dalam diskusi tersebut dibahas dua aspek. Pertama, soal hukum acara serta pengenaan denda. Yang kedua, soal bagaimana agar internal perusahaan memiliki sistem pencegahan korupsi.

Selama ini, potensi untuk melakukan korupsi sebenarnya terjadi di korporasi. Pasalnya, sering ditemui nomenklatur anggaran di perusahaan yang intinya ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara (suap/gratifikasi).

Maka, kata Febri saat ini KPK, Mahkamah Agung dan beberapa pihak tengah menginisasi sebuah peraturan yang menjadi standar, yang memastikan suatu korporasi telah melakukan pencegahan.

“Contohnya, harus ada ketentuan di internal serta komitmen yang kuat dari pimpinan korporasi untuk tidak mengalokasikan anggaran atau apapun dengan dalih bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk pegawai negeri atau penyelengggara. Baik berupa gratifikasi atau suap,” tuturnya.

KPK pun ingin mencontoh penerapan pidana korporasi ini dari negara lain demi menciptakan birokrasi bersih. Misalnya saja di Inggris, yang beberapa waktu lalu bisa mendenda Rolls Royce sekitar Rp 11 triliun.

EDITOR: Rizky

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER