Mikul Dhuwur Mendhem Jero

KPK akan Jerat Korupsi Korporasi

0
64
kpk, komisi pemberantasan korupsi
Juru bicara KPK Febri Diansyah.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersiap menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

KPK juga telah mengajak bertemu para hakim agung dan penegak hukum lain untuk menerapkan aturan penanganan korupsi yang membidik korporasi atau perusahaan.  Salah satu yang datang ke Gedung Merah Putih KPK hari ini, Kamis (23/2) adalah Hakim Agung Surya Jaya.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, maksud kedatangan para stakeholder adalah demi menyamakan sikap agar penerapannya berjalan baik. “Memang beberapa waktu terakhir ini, para hakim agung dan penegak hukum lain telah kita ajak diskusi agar penerapan Perma ini bisa maksimal,” tuturnya.

Dalam diskusi tersebut dibahas dua aspek. Pertama, soal hukum acara serta pengenaan denda. Yang kedua, soal bagaimana agar internal perusahaan memiliki sistem pencegahan korupsi.

Selama ini, potensi untuk melakukan korupsi sebenarnya terjadi di korporasi. Pasalnya, sering ditemui nomenklatur anggaran di perusahaan yang intinya ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara (suap/gratifikasi).

Maka, kata Febri saat ini KPK, Mahkamah Agung dan beberapa pihak tengah menginisasi sebuah peraturan yang menjadi standar, yang memastikan suatu korporasi telah melakukan pencegahan.

“Contohnya, harus ada ketentuan di internal serta komitmen yang kuat dari pimpinan korporasi untuk tidak mengalokasikan anggaran atau apapun dengan dalih bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk pegawai negeri atau penyelengggara. Baik berupa gratifikasi atau suap,” tuturnya.

KPK pun ingin mencontoh penerapan pidana korporasi ini dari negara lain demi menciptakan birokrasi bersih. Misalnya saja di Inggris, yang beberapa waktu lalu bisa mendenda Rolls Royce sekitar Rp 11 triliun.

EDITOR: Rizky

BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Terbaru

PBB Serukan Dukungan Lebih Banyak Buat Pengungsi Rohingya dari Myanmar

JENEWA, SERUJI.CO.ID - Badan pengungsi PBB pada Senin (25/9) menyerukan peningkatan dukungan buat sebanyak 436.000 pengungsi Rohingya yang menyelamatkan diri dari Myanmar ke Bangladesh...
#savepartaigolkar

DPP Terindikasi Lakukan Politik Transaksional, Kader Golkar Jabar Kumpulkan Koin

PURWAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ribuan kader Golongan Karya se-Jawa Barat melakukan aksi pengumpulan koin sebagai bentuk sindiran terhadap DPP Partai Golkar yang terindikasi melakukan politik...

Politisi PKS: Soliditas PKS-Gerindra Harus Dijaga

BANDUNG, SERUJI.CO.ID - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Haris Yuliana menyatakan soliditas antara PKS dengan Gerindra harus dijaga dengan baik untuk bersama-sama membangun politik...

Pemerintah Sebut Investasi Dana Haji Tingkatkan Nilai Manfaat

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Nizar Ali menyampaikan dana haji berpotensi meningkat nilai manfaatnya bila diinvestasikan. "Peningkatan nilai manfaat...
miras

Bupati Kaget Ada 1.379 Lokasi Pedagang Miras di Wilayahnya

GORONTALO, SERUJI.CO.ID - Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin kaget dengan menyebarnya pedagang minuman keras/beralkohol hingga tercatat sebanyak 1.379 lokasi di wilayahnya. Oleh karenanya, ia...
bps

Peringati Hari Statistik Nasional, BPS Serukan Pembangunan Berlandaskan Data

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Secara nasional, tanggal 26 September diperingati sebagai Hari Statistik Nasional (HSN). Dalam peringatan HSN 2017 tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS)...