KPK akan Jerat Korupsi Korporasi

0
65
kpk, komisi pemberantasan korupsi
Juru bicara KPK Febri Diansyah.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersiap menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

KPK juga telah mengajak bertemu para hakim agung dan penegak hukum lain untuk menerapkan aturan penanganan korupsi yang membidik korporasi atau perusahaan.  Salah satu yang datang ke Gedung Merah Putih KPK hari ini, Kamis (23/2) adalah Hakim Agung Surya Jaya.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, maksud kedatangan para stakeholder adalah demi menyamakan sikap agar penerapannya berjalan baik. “Memang beberapa waktu terakhir ini, para hakim agung dan penegak hukum lain telah kita ajak diskusi agar penerapan Perma ini bisa maksimal,” tuturnya.

Dalam diskusi tersebut dibahas dua aspek. Pertama, soal hukum acara serta pengenaan denda. Yang kedua, soal bagaimana agar internal perusahaan memiliki sistem pencegahan korupsi.

Selama ini, potensi untuk melakukan korupsi sebenarnya terjadi di korporasi. Pasalnya, sering ditemui nomenklatur anggaran di perusahaan yang intinya ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara (suap/gratifikasi).

Maka, kata Febri saat ini KPK, Mahkamah Agung dan beberapa pihak tengah menginisasi sebuah peraturan yang menjadi standar, yang memastikan suatu korporasi telah melakukan pencegahan.

“Contohnya, harus ada ketentuan di internal serta komitmen yang kuat dari pimpinan korporasi untuk tidak mengalokasikan anggaran atau apapun dengan dalih bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk pegawai negeri atau penyelengggara. Baik berupa gratifikasi atau suap,” tuturnya.

KPK pun ingin mencontoh penerapan pidana korporasi ini dari negara lain demi menciptakan birokrasi bersih. Misalnya saja di Inggris, yang beberapa waktu lalu bisa mendenda Rolls Royce sekitar Rp 11 triliun.

EDITOR: Rizky

BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

Ustadz Mokhammad Nasih

Tulisan Pesantren Dijual dan Isu Dolly Buka Kembali, Ini Klarifikasinya

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Pimpinan Pondok Pesantren Jauharotul Hikmah (JH), ustadz Mokhammad Nasih melakukan klarifikasi tulisan yang akhir-akhir ini viral di media sosial terkait pemberitaan...
Rudi Suhartanto

Amankan Pilkades, DPMD Bentuk Panitia Pengawas

SERANG, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 34 desa di Kabupaten Serang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 November mendatang. Sekretaris...

Jatim Jadi Tuan Rumah Workshop APPSI 2017

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Pemerintah Jawa Timur menjadi tuan rumah penyelenggaraan workshop Assosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada tanggal 21-23 November 2017. Workshop yang...

KANAL WARGA TERBARU

Sanad Menghilangkan Fitnah Berita

Contoh, ada seorang yang mengabarkan sebuah berita :"Ada penyusup di HMI, jadi bertindak rusuh!". Yang membaca bisa salah persepsi. Ada yang memahami masuknya penyusup saat...

Fenomena Lepas Jilbab

Lepas jilbab dalam bahasan ini bermakna melepas jilbab dengan niat tidak menutup aurat yang seharusnya tidak diperlihatkan. Penekanannya bukan untuk menyalahkan pihak yang setuju...
KH. Luthfi Bashori

SELAGI PEMIMPIN ITU MASIH SHALAT, JANGAN DIPERANGI SECARA FISIK

Luthfi Bashori St. Ummul Mukminin St. Ummu Salamah Ra menuturkan, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “Sesungguhnya akan diangkat penguasa di kalanganmu, lalu engkau ketahui mereka...