Aset Mantan Wali Kota Madiun Satu per Satu Disita KPK

MADIUN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset milik Wali Kota Madiun nonaktif, Bambang Irianto (BI) yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU). KPK melakukan penyegelan di sejumlah aset milik Wali Kota Madiun nonaktif Bambang Irianto (BI), Rabu(22/2). Penyegelan dengan sistem cor, dilakukan dengan memasang papan plang oleh petugas tim penyidik KPK.

Aset yang dilakukan penyegelan di antaranya  menyita kantor DPC Partai Demokrat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Rabu (22/2) siang. Kemudian, lahan (kebun) yang difungsikan untuk peternakan dan pembibitan di Jalan Tanjung Raya, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman.

Tim penyidik berjumlah lebih lima orang memasang dua plang papan sita. Penyegelan tersebut juga didampingi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun. Papan plang penyitaan tersebut dilengkapi logo KPK bertuliskan tanah dan bangunan telah disita dalam rangka perkara tindak pidana pencucian uang.

Petugas ukur dari BPN Kota Madiun yang mendampingi penyitaan, Puguh Budijono menyatakan, lahan BI di Kelurahan Manisrejo hanya ada satu bidang. Ia menyatakan siap jika diminta tim penyidik melakukan pengukuran lahan. “Iya hanya ada satu, seluas 3.262 meter persegi,”ungkapnya.

Sementara itu, Supriyanto, pengelola kebun menyatakan, ia ditelpon dari salah satu orang yang berkantor di Jalan Jawa untuk segera ke kebun, karena ada KPK. “Tadi di telepon nyuruh saya ke kebun, katanya ada KPK,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, selain perkara dugaan TPPU, KPK terlebih dulu mendalami dugaan gratifikasi dan korupsi yang disangkakan terhadap Bambang Irianto. Tim antirasuah kini menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Bambang Irianto ke dalam beberapa perkara. Perkara tersebut, yakni gratifikasi, korupsi, dan TPPU atas pembangunan mega proyek Pasar Besar Madiun (PBM) senilai Rp 76,5 miliar tahun 2009-2012.

Atas tindakannya, Bambang  Irianto disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 b atau pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

EDITOR: Rizky

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.

Kemcer Di Curug Cipeteuy